Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menekankan perbaikan manajemen Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memberdayakan warga miskin dan miskin ekstrem.
"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan, jadi prioritas yang harus diutamakan dalam pemberian kepada penerima manfaat, ada di dalam DTSEN ini," kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis.
Menko PM menegaskan perbaikan tata kelola MBG juga mesti mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang di dalamnya terdapat dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Pertama, yakni penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan dan miskin ekstrem. Kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin.
Baca juga: Menkes ungkap dukungan terhadap langkah BGN perbaiki tata kelola MBG
"Jadi kesimpulannya, saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini, kalau dikelola dengan manajemen yang benar, sekaligus akal sehat, dan tangan dingin, saya yakin tangan dingin Kepala BGN Bu Nanik bisa menjalankan program ini dengan baik, Insya Allah," ucap Menko Muhaimin Iskandar.
Sementara itu Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan komitmen untuk menata ulang Program MBG dalam satu bulan. "Perlu waktu penataan, ya. Satu bulan. Satu bulan penataan," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan.
Dalam satu bulan Menko Zulhas berkomitmen untuk menata dan membenahi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, memetakan sekolah-sekolah penerima MBG, membenahi kualitas dapur, hingga melakukan verifikasi ihwal laporan penerima manfaat dari MBG.
Baca juga: BGN integrasikan sistem data perbaiki tata kelola MBG
“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.
Sedangkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan salah satu arah perbaikan tata kelola yakni terkait penutupan SPPG yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau apabila di dalam satu wilayah terdapat kelebihan dapur MBG.
"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak, kondisinya masing-masing tentu kan kita lihat berbeda-beda," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi.
Baca juga: BGN moratorium pembangunan SPPG benahi tata kelola MBG
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
