Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan diaspora merupakan mitra penting dan strategis dalam pembangunan dan diplomasi Indonesia.
Dalam acara Indonesian Diaspora Global Summit 2 di Jakarta, Selasa (12/8), dia menuturkan kontribusi diaspora, termasuk para pekerja migran, terbukti signifikan bagi perekonomian nasional.
"Dari segi jumlah, diperkirakan ada sedikitnya delapan juta diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Mereka bukan hanya pekerja informal, melainkan juga profesional di bidangnya masing-masing," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Alih-alih memandang diaspora sebagai brain drain atau penguras otak, Yusril mengajak semua pihak melihatnya sebagai brain gain atau perolehan otak, di mana potensi kecerdasan dan jejaring global diaspora merupakan kekuatan besar yang dapat dihubungkan langsung dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Dengan demikian, dirinya meyakini masyarakat Indonesia yang tinggal di dalam negeri akan senantiasa menganggap para diaspora sebagai bagian integral dari keluarga besar bangsa Indonesia.
"Diaspora Indonesia adalah suatu keniscayaan sejarah,” ucap dia menegaskan.
Menko menambahkan kiprah diaspora tidak hanya mencakup sektor ekonomi, tetapi juga diplomasi, sosial, budaya, hingga ilmu pengetahuan.
Dikatakan bahwa diaspora pada hakikatnya merupakan duta bangsa yang mengharumkan nama di pentas dunia melalui kiprah dan prestasi mereka.
Dia pun mencontohkan Presiden ke-3 RI Bacharuddin Yusuf Habibie, sebagai sosok diaspora fenomenal yang menimba ilmu dan berkarya di Jerman, lalu kembali membangun industri strategis nasional, menggagas program beasiswa luar negeri, dan akhirnya memimpin Indonesia.
Pemerintah, lanjut Yusril, terus memperkuat dukungan hukum, HAM, keimigrasian, dan dokumentasi kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri.
Disebutkan bahwa perwakilan diplomatik Indonesia di seluruh dunia memiliki mandat jelas untuk membela kepentingan warga negara Indonesia (WNI), sementara prosedur keimigrasian dan dokumen kewarganegaraan terus disederhanakan agar lebih cepat dan efisien.
"Kami juga mendengar masukan kritis dari diaspora terkait regulasi yang dinilai menghambat kontribusi mereka. Budaya birokrasi yang berbelit harus kami akui dan perbaiki,” ucap Menko.
Oleh karena itu, mantan Menteri Sekretaris Negara tersebut menegaskan pemerintah tidak hanya melihat diaspora sebagai aset ekonomi, tetapi juga mitra strategis dalam memperkuat diplomasi internasional.
Dengan begitu, dirinya mengajak diaspora untuk lebih proaktif membantu diplomasi nasional. Pemerintah akan terus menggandeng komunitas diaspora sebagai mitra dalam second track diplomacy alias diplomasi jalur kedua maupun promosi kepentingan nasional di luar negeri.
Yusril optimistis pertemuan para diaspora itu akan menghasilkan berbagai ide dan inisiatif brilian di bidang bisnis, riset, kebijakan, maupun pendidikan.
Dia berharap Indonesian Diaspora Global Summit 2 tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga melahirkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti.
"Pemerintah siap menampung rekomendasi summit ini sebagai bahan perumusan kebijakan ke depan,” tutur Yusril.
Baca juga: Yusril: Kumham Imipas bangun tata kelola hukum terintegrasi-prorakyat
Baca juga: Menko Yusril: Transformasi wujudkan imigrasi dan pemasyarakatan PRIMA
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
