Jakarta (ANTARA) - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengajak masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan dalam menyambut 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
"Mudah-mudahan dengan 80 tahun kita ini, tidak banyak negara yang bisa sampai 80 tahun ya, Uni Soviet aja nggak sampai 70 tahun, maka itu kita harus rawat, kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini, agar Indonesia maju menuju Indonesia Emas," kata Menbud Fadli Zon saat ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Fadli Zon juga berharap apa yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, termasuk dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, dapat benar-benar dilaksanakan oleh seluruh pihak, karena beberapa komitmennya, termasuk keberpihakan pada ekonomi kerakyatan telah sesuai dengan cita-cita para proklamator bangsa.
"Sesuai yang telah dituangkan di pasal 33 UUD 1945 kita, yaitu memajukan rakyat Indonesia, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, jiwa, yang bangun jiwa dan raganya, dan saya kira ini memang arah yang sangat tepat. Jadi, yang dibangun adalah manusianya dulu, keberdayaan dan sebagainya," ujar Menbud Fadli Zon.
Baca juga: Prabowo: Kita butuh koreksi dan kritik walau kadang menyesakkan
Dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto berhasil memperkuat bangsa pada tahun pertamanya menjabat sebagai presiden.
"Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit pesan tersebut, yaitu menjadikan Indonesia negara besar dan kuat," kata Ahmad Muzani saat berpidato dalam sidang tahunan di gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat.
Upaya memperkuat kedaulatan itu, kata Muzani, telah dilakukan Presiden Prabowo dengan menggulirkan beragam program yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi.
Baca juga: Puan ibaratkan menjalani kekuasaan ibarat cinta segitiga
Sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan DPR RI untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat serta selaras dengan konstitusi.
Dia menegaskan fungsi-fungsi tersebut bukan bertujuan untuk melemahkan pemerintah.
"Sebaliknya fungsi-fungsi itu dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat serta selaras dengan konstitusi," kata Puan Maharani.
Menurutnya, DPR RI dan pemerintah adalah mitra konstitusional dalam menjalankan amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca juga: Ketua MPR lantunkan pantun tentang Danantara dan makan gratis
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.