Jakarta (ANTARA) - Di tengah maraknya kritik terhadap model komunikasi pemerintah, Presiden Prabowo Subianto pun mengakui bahwa sejauh ini komunikasi pemerintahannya memang masih perlu banyak perbaikan..
Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ia menganut prinsip evidence-based performance. Ia tidak suka terlalu banyak bicara tanpa diikuti bukti nyata.
Presiden pun mengakui bahwa kondisi tersebut merupakan tanggung jawabnya, oleh karena itu ia akan berusaha agar pemerintah lebih proaktif dan komunikatif dalam merespons permasalahan di tengah masyarakat, agar tidak terjadi miskomunikasi.
Salah satu upaya konkrit yang telah dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa beberapa waktu lalu untuk melakukan dialog langsung. Dialog dilakukan agar para pimpinan media tersebut bisa mendapatkan informasi secara utuh langsung dari Presiden.
Menurut Stromback & Kiousis dalam buku yang berjudul Political Public Relations: Concepts, Principles, and Application, seorang presiden memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, dan mempengaruhi pemberitaan.
Sebagai aktor dominan, presiden juga memiliki kemampuan mempengaruhi arah opini dalam agenda politik guna membangun persepsi publik tentang kebijakan dan program pemerintah. Artinya komunikasi efektif antara Presiden dan publik sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengkomunikasikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan publik.
Baca juga: Presiden: Sarasehan ekonomi awali komunikasi publik lebih proaktif
Baca juga: Bahlil: Presiden minta menteri perkuat komunikasi publik
Tata Kelola
Strategi komunikasi memiliki peran penting dalam ekosistem kepemerintahan. Tata kelola komunikasi pemerintah dengan masyarakat harus dirumuskan dalam kebijakan tersendiri, tidak birokratik, dan bersifat dinamis.
Patut diwaspadai bahwa kegagalan dalam mengelola komunikasi dapat berdampak signifikan pada pemerintahan, seperti hilangnya kepercayaan publik dan krisis legitimasi.
Pakar komunikasi dan kritikus media Neil Postman dalam bukunya, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, mengkritik cara komunikasi politik yang bersifat manipulatif.
Perilaku buruk seperti ini, menurut dia, dapat menyebabkan kehilangan public trust atau kepercayaan publik, oleh karena itu pemerintah harus menggunakan komunikasi yang lebih transparan dan jujur.
Dalam konteks ini, Postman menyodorkan tesis mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dalam pemerintahan.
Dalam sistem demokrasi, komunikasi menjadi tulang punggung pemerintah untuk mencapai kinerja lebih baik. Ketidakefektifan model komunikasi dapat mengakibatkan runtuhnya citra positif sebuah pemerintahan.
Oleh sebab itu dibutuhkan tata kelola komunikasi secara khusus yang dimainkan oleh tim khusus, terdiri atas para ahli, kalangan profesional dan praktisi media. Mereka adalah orang-orang yang memiliki komitmen sama untuk mendukung dan membangun integritas pemerintah.
Strategi komunikasi harus direncanakan secara terstruktur dan sistematis, dengan satu tujuan yakni membangun komunikasi simetris antara pemerintah dengan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan citra positif.
Baca juga: Menko PM: Peringatan Presiden soal komunikasi agar menteri beri solusi
Baca juga: Presiden perintahkan jajaran kabinet perbaiki komunikasi ke publik
Model komunikasi
Komunikasi pemerintah harus jelas, tidak terlalu teknis tetapi juga tidak mengandung unsur kompleksitas. Konten disusun berdasarkan data dan fakta, dari sumber kredibel, tidak mengandung aspek manipulatif dan konfrontatif.
Dalam hal memainkan isu strategis, sedapat mungkin pemerintah melibatkan partisipasi publik (public participation), dan menggunakan diksi yang inklusif, sehingga publik merasa menjadi bagian dari strategi itu.
Edward Bernays, seorang pakar hubungan masyarakat, berpandangan bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat dapat dipengaruhi melalui aspek psikologi menggunakan metode psikoanalisis, dimana pemerintah dapat menyusun opini publik melalui agenda setting bersama untuk mempengaruhi pandangan mereka.
"Model komunikasi" pemerintah harus jujur, tidak mengandung agenda tersembunyi, dengan mengedepankan rasa empati, sebagai cermin bahwa pemerintahan memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan narasi yang baik, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik (public trust), membangun "awareness", yakni kesadaran publik untuk memahami isu-isu strategis dan program prioritas yang sedang dijalankan pemerintah.
Narasi yang baik juga memposisikan publik dalam ruang partisipasi melalui feed back atau umpan balik yang dapat memperkokoh proses pengambilan keputusan.
Baca juga: Prabowo bahas filosofi kepemimpinan saat terima kunjungan pemred
Narasi Tunggal
Narasi Tunggal merupakan strategi penyusunan informasi dengan satu sudut pandang atau perspektif, sehingga publik dengan mudah memahami maksud pesan yang disampaikan, tanpa bias. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan menghindari tanggapan spekulatif.
Dalam sintesis, konsep narasi tunggal sesungguhnya sudah ada sepanjang sejarah ilmu komunikasi, dan bukan ditemukan oleh satu individu tertentu. Namun beberapa pakar komunikasi telah berkontribusi pada pengembangan konsep ini.
Salah satunya dengan menawarkan konsep satu narasi atau narasi tunggal. Sebuah narasi dalam satu sudut pandang, oleh satu narator. Narasi tunggal menciptakan kedekatan antara publik dengan pemerintah, karena tidak ada pandangan berbeda dalam melihat satu persoalan.
Sebuah konsep dikembangkan oleh pakar komunikasi Walter Fisher, yang kemudian dikenal dengan teori “Narative Paradigm”, bahwa menyampaikan narasi adalah cara utama memahami dan mengkomunikasikan pengalaman secara retorik.
Langkah membangun narasi tunggal melalui agenda setting bersama dapat dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan isu-isu strategis di masyarakat, disusul dengan langkah menentukan tema dan merancang kerangka narasi dengan jelas dan terstruktur.
Narasi tunggal bukan dimaksudkan untuk mengkooptasi isu, melainkan cara memudahkan publik memahami pesan pemerintah, agar tidak terjadi miskomunikasi seperti disampaikan Presiden Prabowo.
Baca juga: Seni berkomunikasi dengan rakyat
Baca juga: Presiden Prabowo, Strategist in Chief Indonesia
*) Dr Eko Wahyuanto, MM adalah dosen Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Komdigi Yogyakarta
Copyright © ANTARA 2025
