Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan kepimpinan perempuan bukan hanya menjadi pelengkap saja, akan tetapi menjadi pilar utama dalam perubahan untuk menentukan arah menuju Indonesia Emas 2045.
"Kepemimpinan perempuan adalah kekuatan kolaboratif yang menyatukan kompetensi, empati, dan orientasi perubahan. Inilah semangat yang akan membawa birokrasi menuju Indonesia Emas 2045," kata Rini dalam halal bi halal Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia di Jakarta, Jumat (11/4), sebagaimana dikutip di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekat
Dia menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, peran perempuan ditegaskan sebagai salah satu prioritas utama. Saat ini perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam berkarir sebagai birokrat, mulai dari rendahnya representasi dalam JPT, bias budaya dan gender, persepsi bahwa perempuan kurang cocok memimpin, hingga keterbatasan akses pada sistem mentoring dan kebijakan pendukung karier.
"Peran ganda sebagai ASN dan ibu rumah tangga juga masih belum terakomodasi dengan baik dalam lingkungan kerja. Semua ini menuntut perhatian dan harus terus kita jawab dengan kebijakan dan praktik nyata," ungkapnya.
Berbagai studi membuktikan bahwa organisasi yang dipimpin oleh perempuan, khususnya yang memiliki keterwakilan 30 persen ke atas dalam posisi strategis, memiliki peluang 12 kali lebih besar untuk mencapai kinerja puncak.
Maka dari itu, Rini berharap Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia bukan hanya sekadar ruang silaturahmi, tapi harus menjadi ekosistem yang sangat strategis dan berperan krusial menjadi penggerak kolaborasi antar-instansi dengan memanfaatkan kolaborasi kegiatan.
Baca juga: Prabowo bentuk Komite Transformasi Digital tingkatkan kepatuhan pajak
"Mari kita rawat sinergi ini, perkuat langkah bersama, dan dorong lebih banyak perempuan untuk memimpin dan menginspirasi. Indonesia Emas 2045 hanya bisa dicapai jika kita membangun birokrasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga adil dan setara," ujar Rini.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi menegaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memandang Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam pengarusutamaan gender.
Dirinya mendorong Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia dapat mengupayakan kebijakan dan program yang berperspektif perempuan dan anak.
"Kami yakin dengan adanya Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia, tugas-tugas besar kami, terutama untuk penguatan perempuan, dan pelindungan anak, akan lebih mudah untuk kita laksanakan bersama-sama," pungkas Arifah.
Baca juga: Isi Keputusan Menpan RB No 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
