Pontianak (ANTARA) - Lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil (OMS) dari Sumatra dan Kalimantan menyatakan komitmennya untuk memperkuat demokrasi dan memastikan keadilan bagi rakyat Indonesia.
"Kesepakatan ini lahir dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025 Regional Sumatra dan Kalimantan yang berlangsung di Pontianak pada 19–21 Agustus 2025. Forum tahunan yang telah digelar selama enam tahun terakhir ini menjadi ruang konsolidasi masyarakat sipil. Tahun ini, ICSF mengangkat tema “Membela Demokrasi, Menuntut Keadilan: Memadukan Masyarakat Sipil di Indonesia," kata perwakilan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), Nisrina Nadhifah di Pontianak, Sabtu.
Dia menjelaskan, demokrasi Indonesia tengah menghadapi tantangan serius akibat penyempitan ruang sipil.
"Demokrasi tidak runtuh secara tiba-tiba, melainkan terkikis perlahan. Penyempitan ruang sipil terjadi subtil dan bertahap, sehingga banyak yang menganggap ini masih baik-baik saja," tuturnya.
Ancaman terhadap aktivis, keterbatasan dalam menyuarakan kritik, serta lemahnya perlindungan pers menjadi beberapa persoalan yang diidentifikasi peserta ICSF 2025.
Selain itu, mereka juga menyoroti tantangan internal pergerakan, seperti pembagian pengetahuan lintas generasi, kesejahteraan aktivis, serta keamanan holistik yang mencakup kesehatan mental.
Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Laili Khainur menegaskan pentingnya perhatian pada isu lingkungan di Kalimantan.
Baca juga: Komunike OMS sarankan pendanaan khusus bisnis inklusif ke Menkop UKM
"Dulu Sumatra dianggap sebagai masa lalu, Kalimantan masa sekarang, dan Papua masa depan eksploitasi, tapi kini Kalimantan pun sudah ditinggalkan dengan banyak kerusakan. Pemerintah meninggalkan jejak kebijakan yang merusak dengan dalih pendapatan negara," katanya.
Dalam forum tersebut, OMS juga berbagi praktik baik kolaborasi dengan pemerintah. Enung dari Aisyiyah mencontohkan, organisasinya berperan dalam penyusunan strategi daerah pencegahan pernikahan anak di Bengkulu.
"Pencegahan pernikahan anak sebenarnya juga program pemerintah. Kami berkolaborasi dengan tokoh adat, agama, serta masyarakat, hingga melahirkan peraturan desa yang dipantau dampaknya," tuturnya.
Sementara itu, Destika Gilang Lestari dari Gerak Aceh menilai banyak pola persoalan serupa yang dihadapi OMS di dua wilayah.
Baca juga: Uni Eropa gandeng OMS luncurkan proyek transisi hijau
"Korupsi, pelanggaran HAM, dan kekerasan masih terus terjadi. Karena itu OMS harus bersatu agar hak-hak masyarakat benar-benar terpenuhi," katanya.
Sebagai tindak lanjut, ICSF 2025 Regional Sumatra dan Kalimantan sepakat membentuk hub masyarakat sipil untuk memperkuat kolaborasi. Hub ini akan dijalankan perwakilan OMS di masing-masing wilayah, yakni BITRA di Sumatra dan Lembaga Gemawan di Kalimantan.
Forum ini menegaskan bahwa solidaritas antar-OMS merupakan kunci dalam melindungi demokrasi, memperjuangkan keadilan, serta memastikan masyarakat sipil tetap menjadi kekuatan penting dalam pembangunan nasional.
Baca juga: OMS di NTT jamin perlindungan bagi korban kasus AKBP Fajar
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
