Jakarta (ANTARA) - Masyarakat bersama Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat mendeklarasikan komitmen menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kota yang inklusif, adil, aman, dan bermartabat.
Deklarasi tersebut disampaikan dalam kegiatan penguatan kapasitas HAM bertema "Menuju Kota Depok Berperadaban HAM" di Balai Rakyat, Depok, Jawa Barat, Rabu (12/8), dengan melibatkan pengurus RT/RW, penggerak PKK, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat.
Staf Khusus Menteri HAM Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengapresiasi komitmen masyarakat dan Pemkot Depok tersebut, namun menekankan perlunya tindak lanjut melalui kebijakan dan aksi nyata.
Adapun, komitmen itu mencakup penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).
"Kami memberi apresiasi adanya inisiatif masyarakat dan Pemerintah Kota Depok yang menjadikan nilai-nilai HAM sebagai landasan. Tinggal kita memastikan agar komitmen ini menjadi aksi nyata baik dalam perumusan kebijakan maupun implementasinya termasuk upaya konkret di tengah masyarakat agar cita-cita peradaban HAM itu betul-betul terwujud," ujar dia.
Menurut Thomas, Kementerian HAM mendorong agar prinsip P5HAM dapat dirasakan langsung masyarakat melalui peningkatan kepatuhan terhadap prinsip HAM di lingkungan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan.
"Masyarakat yang berperadaban HAM adalah masyarakat yang inklusif, tidak diskriminatif, pro pemuliaan martabat manusia, bersikap adil, berpihak pada kelompok rentan dan minoritas, menjaga lingkungan serta kehidupan berkelanjutan," ujar dia.
Ia menilai implementasi komitmen tersebut perlu diarahkan pada perlindungan kelompok rentan dan minoritas, pencegahan diskriminasi, pemenuhan hak warga serta kebijakan pembangunan yang menjadikan HAM sebagai pertimbangan utama.
Dengan demikian, deklarasi tidak berhenti sebagai pernyataan komitmen, tetapi menjadi dasar untuk membangun tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial yang menghormati martabat setiap warga.
Baca juga: Menteri HAM perintahkan jajaran aktif kendalikan dampak El Nino
Baca juga: Kementerian HAM minta layanan pasien BPJS bebas diskriminasi
Baca juga: KemenHAM susun Perpres kepatuhan pelaku usaha dan HAM
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
