Cirebon (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengoptimalkan fungsi lumbung sosial di daerah itu untuk mengantisipasi serta menangani dampak bencana banjir yang kerap terjadi pada musim hujan.
Menurut dia, ketersediaan buffer stock (stok penyangga) di lumbung sosial harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir dapat terpenuhi dalam waktu yang cepat.
"Lumbung sosial ini sangat penting. Pemkab Cirebon harus mendukungnya dengan alokasi anggaran dari APBD. Selain itu, pemerintah desa juga perlu memiliki anggaran darurat untuk memastikan proses evakuasi dan distribusi bantuan berjalan tanpa hambatan," katanya di Cirebon, Senin.
Dikatakan pula bahwa keberadaan lumbung sosial di lokasi rawan banjir harus diperkuat dengan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial (Kemensos).
Selly menilai sinergisitas yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan Kemensos dapat memastikan lumbung sosial berfungsi maksimal, terutama di wilayah Cirebon dekat pesisir yang kerap terdampak banjir.
"Langkah antisipasi yang komprehensif harus segera agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari bencana yang berulang," ujarnya.
Baca juga: Mensos: Lumbung sosial Indramayu bantu percepatan penanganan bencana
Baca juga: Mensos resmikan lumbung sosial di Kabupaten Kediri
Selain itu, kata dia, sosialisasi sistem peringatan dini (early warning system) juga harus lebih masif agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana.
"Penting bagi BPBD dan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan instrumen peringatan dini kepada masyarakat. Selama ini, sosialisasinya masih sporadis, padahal ini bisa diakses dengan mudah melalui media digital," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon Indra Fitriani menyebutkan empat lumbung sosial yang berada di wilayah rawan banjir saat ini dalam kondisi kosong. Keempat lumbung tersebut berada di Gegesik, Suranenggala, Ciledug, dan Mundu.
Indra menuturkan bahwa lumbung sosial difungsikan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti makanan darurat saat terjadi bencana.
Namun, Fitriani mengakui anggaran yang dimiliki dinsos saat ini hanya mencakup kebutuhan permakanan selama pengungsian sehingga keberlanjutan lumbung sosial masih bergantung pada bantuan Kemensos.
Dukungan anggaran tambahan dari pemerintah daerah, kata dia, sangat diperlukan agar lumbung sosial tetap optimal.
"Kami terus berkoordinasi dengan Kemensos untuk memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan dengan cepat," ucap dia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
