Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bun Joi Phiau minta agar pusat panggilan (call center) pada aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) bisa beroperasi 24 jam.
"Warga Jakarta harus mengetahui apa saja fitur dan jenis pelayanan yang bisa diberikan oleh aplikasi itu," kata Bun Joi di Jakarta, Kamis.
Baca juga: DKI gencarkan bebas pungli di Rusunawa Pulogebang lewat Sirukim
Bun Joi mengingatkan aplikasi Sirukim yang baru diluncurkan ulang itu bisa mengentaskan masalah pungutan liar (pungli) bagi warga yang sedang mencari tempat tinggal.
Terkait fungsi tersebut, dia meminta agar fiturnya seperti call center harus bisa beroperasi 24 jam nonstop, sehingga warga dapat menanyakan dan mendapatkan informasi yang benar mengenai program hunian beserta prosesnya.
"Jangan sampai call center yang sudah ada nantinya tidak responsif dan membuat warga mencari informasi serta layanan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," ujarnya.
Baca juga: Pramono tingkatkan sistem hunian rusun lebih transparan lewat Sirukim
Ia juga meminta agar aplikasi Sirukim terintegrasi dengan data-data riil mengenai ketersediaan hunian di lapangan.
Bun Joi mengaku mendapat kabar bahwasanya informasi di Sirukim terkadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Dalam beberapa kesempatan Sirukim menginformasikan tidak ada hunian yang kosong. Padahal, kenyataannya masih tersedia dan bisa diakses masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar data penghuni di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bisa lebih transparan melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim).
Baca juga: Cara dan syarat daftar jadi penghuni Rusunawa lewat aplikasi Sirukim
"Terkait hal itu, kami meluncurkan kembali (relaunching), saya canangkan aplikasi Sirukim di Rusunawa Pulogebang Penggilingan Tower C menjadi sistem yang lebih transparan untuk masyarakat," kata Pramono, Selasa (27/5).
Pramono mengaku senang dengan sistem Sirukim yang lebih transparan ini karena menjadi bukti tindak lanjut terhadap laporan warga yang menganggap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak transparan terkait hunian rusunawa.
"Sebelumnya saya mendapatkan banyak aduan, masukan bahwa dianggap tidak transparan. Kemudian, saya sampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan, Pak Kelik untuk dibuat setransparan dan objektif mungkin kepada siapapun yang ingin menyewa rusunawa di Jakarta," jelas Pramono.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025
