Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah melakukan evaluasi mengenai sistem perbukuan untuk menjamin akses literasi dan mengatasi harga yang mahal di pasaran.
“Sebenarnya, buku paket diproduksi pemerintah melalui Pusat Perbukuan di Kemendikdasmen. Namun, kalau masih dikeluhkan mahal, perlu evaluasi agar semangat buku bermutu, murah, dan merata ini benar-benar terwujud,” kata pria yang akrab disapa Fikri itu dikutip di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, keluhan masyarakat mengenai harga buku yang mahal mengingatkan perlunya menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
Ia menilai tingginya biaya logistik dan rantai distribusi yang panjang pada saat ini sering kali membuat ongkos kirim buku ke luar Jawa lebih mahal daripada harga bukunya sendiri.
Dia lalu mengingatkan bahwa semangat undang-undang tersebut adalah menjamin ketersediaan buku yang bermutu, murah, dan merata dari Aceh hingga Papua.
Lebih lanjut, Fikri menyoroti dampak sistemik harga buku terhadap angka literasi nasional. Menurutnya, ketika buku sulit dijangkau, minat baca masyarakat akan menurun secara signifikan.
Pemerintah diharapkan terus memperkuat kebijakan digitalisasi pendidikan, bercermin pada kesuksesan implementasi di negara lain seperti Australia dan Finlandia.
Dia mengingatkan perlunya arah kebijakan digitalisasi pendidikan, termasuk mempertimbangkan pembatasan penggunaan media sosial di lingkungan sekolah seperti yang diterapkan di Australia guna mengoptimalkan peran buku fisik.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes itu menggarisbawahi kekhawatiran para orang tua dan pengamat psikologi pendidikan mengenai dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan pada tumbuh kembang anak.
Fikri berpendapat bahwa kemunduran tumbuh kembang anak bisa terjadi akibat ketergantungan pada media sosial.
“Kalau memang solusi Menteri Pendidikan adalah ‘pelajaran mendalam’, ya sarana utamanya buku harus dipenuhi. Jika masih mahal, pemerintah wajib memberikan subsidi. Jika belum merata, distribusikan secara adil sampai ke pelosok,” katanya.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Wuryanti Puspitasari
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
