Jakarta (ANTARA) - Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan apresiasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang bergerak cepat menyelesaikan sejumlah persoalan infrastruktur di Jakarta Utara (Jakut).
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, dia mengatakan Pramono langsung merespons, bahkan meninjau secara langsung Jalan Inspeksi Kali Duri di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang memiliki ketinggian berbeda di dua lajur.
"Sudah 11 tahun jalan itu tidak ada solusi. Tapi, saya optimistis Mas Pram (sapaan Pramono) dengan komitmennya bisa cepat menyelesaikan persoalan itu," kata Ida.
Dia menuturkan jika persoalan itu tidak segera diatasi, maka dapat membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya pengendara.
Selain Jalan Inspeksi Kali Duri, dia mengatakan persoalan infrastruktur mangkrak juga terjadi di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit yang berlokasi di Kecamatan Penjaringan.
Baca juga: Pramono segera gelar ratas untuk bahas infrastruktur rusak di Jakarta
Kalau sudah difungsikan, sambung dia, maka jalan tersebut bisa tembus sampai ke pintu Tol Pluit di Jalan Pluit Selatan Raya.
"Mas Pram punya keahlian untuk menyelesaikan persoalan itu dengan sumber pembiayaan atau anggaran yang pasti ada solusi terbaik. Kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Pram," ujar Ida.
Dia menyebutkan solusi pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan dana kewajiban pengembang, dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan lainnya, yang memang dapat dimanfaatkan untuk membangun Jakarta.
"Nilai APBD DKI yang ditetapkan sebesar Rp81,3 Triliun karena terjadi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), saya kira bisa dicarikan solusinya oleh Mas Pram dan tidak menjadi halangan untuk menuntaskan persoalan itu," tutur Ida.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan keberpihakan Pramono terhadap berbagai infrastruktur layanan publik dan wong cilik (rakyat kecil) tidak perlu diragukan.
"Beliau tahu betul prinsip untuk pembangunan kesejahteraan dan kenyamanan warga. Memang ini luar biasa dan harus diapresiasi karena sudah berapa tahun ini harus terselesaikan, tapi sebelumnya kan ter-pending terus," tambah Ida.
Baca juga: Infrastruktur prioritas diminta tetap berjalan meski DBH dipangkas
Baca juga: DKI prioritaskan infrastruktur digital untuk sektor layanan publik
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
