KP2MI monitoring pekerja Indonesia terdampak konflik di Timur Tengah

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melakukan monitoring terkait kondisi keamanan para pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak atas eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani di Tangerang, Kamis, mengatakan bahwa langkah pengawasan maksimal dilakukan untuk memastikan pelindungan serta pelayanan bagi pekerja migran Indonesia yang berada di Timur Tengah tersebut tetap berjalan optimal.

"Jadi di Direktorat Jenderal Perlindungan sudah melakukan rapat-rapat intensif dengan perwakilan-perwakilan kita di beberapa negara Timur Tengah yang kira-kira terdampak. Kami juga sudah membuka hotline juga, sudah mendirikan crisis center untuk mitigasi dan menampung bila terjadi kedaruratan," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa kementeriannya terus memantau perkembangan situasi secara intensif melalui koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara-negara terdampak.

Baca juga: Menteri P2MI: Kondisi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah aman

Namun, kendati demikian, berdasarkan hasil koordinasi hingga kini belum terdapat laporan PMI yang mengalami insiden keselamatan akibat perkembangan situasi tersebut.

"Nah, sejauh ini belum ada aduan dari bidang Direktorat Perlindungan terkait dampak PMI, begitu juga yang masuk laporan juga belum ada," ucapnya.

Christina menyatakan untuk terkait pekerja migran Indonesia yang berstatus resmi dan tidak resmi (ilegal) bekerja di sekitar kawasan Teheran Iran kurang lebih ada sekitar 200 orang.

Pihaknya kini tengah berupaya melakukan pembentukan Tim Crisis Monitoring pada Direktorat Jenderal Pelindungan untuk pemantauan harian dan mitigasi risiko, pemutakhiran data pekerja migran sebagai bagian dari kesiapsiagaan evakuasi, penyusunan serta diseminasi panduan kewaspadaan, hingga pengaktifan hotline pengaduan khusus kawasan Timur Tengah.

"Di Iran itu bukan negara penempatan, tapi mungkin ada yang masuk ke sana misalnya tadinya mereka dari mana lalu pindah ke sana itu sangat mungkin. Kalau Warga Negara Indonesia sendiri yang ada di sana termasuk yang bekerja di kedutaan di Teheran itu ya enggak sampai 200 jumlahnya. Tapi bukan pekerja migran yang terdaftar di sistem kami," ungkapnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, pemerintah juga memastikan kesiapan fasilitasi bagi pekerja migran yang memilih atau perlu kembali ke Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain itu, KP2MI menyiapkan layanan pendampingan psikologis, termasuk konsultasi daring bagi pekerja migran yang membutuhkan dukungan akibat situasi yang berkembang.

"Tapi ini kan bukan berarti harapan kita akan begini terus tapi yang penting pemerintah siap kalau sampai nanti ada apa-apa dan bagaimana evakuasi dilakukan itu pasti sudah dipikirkan juga. Ini bukan yang pertama, Indonesia itu sudah pernah mengevakuasi beberapa kali selama ini kan kalau ada kejadian perang dan lain-lain," kata dia.