Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah segera meningkatkan jalan ke sentra produksi pertanian untuk mendukung peningkatan sektor ini, sekaligus sebagai wujud nyata mendukung ketahanan pangan.
"Jalan masuk ke sentra produksi ini harus bisa masuk mobil. Saya minta direncanakan untuk pembuatan siring dan pelebaran jalan agar mobil mudah masuk mengangkut hasil panen," kata Halikinnor di Sampit, Senin.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur serius dalam upaya meningkatkan sektor pertanian. Selain ingin mewujudkan ketahanan pangan daerah, upaya ini juga untuk mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian.
Dia menjelaskan, saat panen raya padi di Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit baru-baru ini, dirinya menyoroti kondisi jalan pertanian di lokasi itu. Kondisinya dinilai belum memadai, padahal jalan sangat dibutuhkan sebagai akses pengangkutan hasil panen.
Untung itu dia memerintahkan jajarannya untuk memprioritaskan peningkatan jalan usaha tani tersebut. Selain jalan umum, jalan usaha tani juga perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau luas tanam banyak, tapi mengangkut hasil panen susah, kan tidak pas juga. Makanya kita utamakan ini jalan masuk ini, minimal jalan induknya. Kalau belum bisa diaspal, minimal di-agregat sehingga pengangkutan hasil panen menjadi lancar," katanya.
Halikinnor memberi arahan kepada jajarannya agar peningkatan jalan usaha tani dialokasikan anggarannya pada APBD Perubahan 2025 ini sehingga tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Dia meminta DPRD juga mengawal anggarannya sehingga bisa terealisasi.
"Kami meminta bantuan dari pusat dalam bentuk apapun diharapkan bisa disalurkan ke Kotawaringin Timur. Usulan sering kami sampaikan tapi belum terealisasi. Harus sinergi antara program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten," kata Halikinnor.
Lebih jauh dikatakannya, hal yang saat ini masih menjadi kendala ada pengairan. Diperlukan normalisasi atau pengerukan hingga ke muara sungai besar menggunakan ekskavator amfibi, namun di beberapa titik masih terkendala karena masuk dalam kawasan hutan sehingga memerlukan izin dari pemerintah pusat.
Jika dipaksakan dilakukan kegiatan seperti pengerukan, dikhawatirkan dianggap melanggar aturan. Untuk itu perlu ditempuh prosedur perizinan agar tidak menimbulkan dampak hukum.
"Coba ajukan usulan untuk normalisasi sungai itu dulu. Nanti kita bersama DPRD sama-sama menyampaikan usulan itu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena ini untuk kepentingan masyarakat," kata Halikinnor.
Baca juga: Pemkab Kotawaringin Timur dukung penertiban perkebunan ilegal
Baca juga: Pemkab Kotim gandeng investor Malaysia lanjutkan proyek limbah medis
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Norjani
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
