Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur menyampaikan tantangan pembangunan Bali.
“Pembangunan Bali menghadapi tantangan serius seperti alih fungsi lahan, persoalan sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, keterbatasan air bersih, kemacetan, serta kesenjangan ekonomi wilayah Sarbagita dan luar Sarbagita,” kata dia.
Dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Jumat, dia juga menceritakan persoalan kapasitas infrastruktur transportasi publik yang belum memadai.
Untuk menjawab tantangan pembangunan ini, maka Pemprov Bali mengusulkan sejumlah program pembangunan infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan konektivitas antarkabupaten, terowongan, jembatan, sistem penyediaan air baku, pusat olahraga provinsi, serta pengembangan pelabuhan logistik di Celukan Bawang, Padangbai, dan Gunaksa.
Di balik tantangan ini, dia menyampaikan, kondisi makro pembangunan Bali menunjukkan capaian positif hingga melampaui kondisi sebelum Covid-19.
Pemprov Bali mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 79,37 atau peringkat kelima nasional, dibarengi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,11 persen.
Tingkat kemiskinan Bali berada pada angka 3,42 persen, menjadi yang terendah di Indonesia dan tingkat pengangguran terbuka hanya 1,45 persen.
Dari capaian tersebut sektor pariwisata tetap menjadi kontributor utama perekonomian Bali dengan jumlah wisman yang datang sepanjang tahun hampir 7 juta kunjungan.
Untuk mendukung sektor penunjang perekonomian, menurut dia, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan, berwawasan budaya, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan Bali harus menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan, Bali bukan hanya destinasi pariwisata, tetapi juga pusat peradaban yang harus dijaga keasliannya,” ucapnya.
Mendengar tantangan dan capaian Pemprov Bali, Ketua Komisi V DPR, Lasarus, sepakat bahwa Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, sehingga dibutuhkan pendekatan pembangunan yang khusus dan komprehensif.
“Bali harus dibangun secara khusus, karena pembangunan Bali berbeda, kita tidak bisa melihat Bali hanya secara kompetitif, tetapi harus secara komprehensif bagaimana membangun infrastruktur yang selaras dengan budaya,” kata dia.
Dewan juga membandingkan pembangunan kawasan pariwisata di negara lain dan menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.
“Pembangunan di negara lain seperti Malaysia sudah lebih maju, ketika kita membangun Bali secara tidak biasa, justru itulah yang membuat Bali menjadi ikonik karena kalau dibangun secara normal, mungkin Bali tidak akan seikonik sekarang,” ujarnya.
DPR RI memahami Bali telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, sehingga negara harus hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Bali.
“Bali sudah menyumbang banyak sekali bagi pusat, maka Bali harus dibangun secara komprehensif, negara harus hadir membantu Pemprov Bali dalam mempercepat pembangunan,” sambungnya.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
