Komisi XII DPR setujui anggaran KLH senilai Rp1,3 triliun pada 2026

2 weeks ago 5
Inilah dari hasil kesepakatan Komisi XII dengan eselon I yang telah dilakukan beberapa saat yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Komisi XII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) untuk tahun 2026 mencapai Rp1.396.394.243.000 (Rp1,3 triliun).

"Inilah dari hasil kesepakatan Komisi XII dengan eselon I yang telah dilakukan beberapa saat yang lalu," kata Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam rapat kerja dengan KLH/BPLH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng kemudian mengetok palu setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota, usai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memaparkan kembali rincian dari distribusi anggaran per program dan unit kerja eselon I KLH/BPLH.

Baca juga: KLH alokasikan Rp70 miliar untuk transformasi kelola sampah pada 2026

Menteri Hanif menyampaikan dari total anggaran Rp1,3 triliun tersebut, terbagi dalam dalam program dukungan manajemen termasuk belanja operasional pegawai dan barang serta non-operasional sebesar Rp861 miliar, program kualitas lingkungan hidup Rp476 miliar serta program ketahanan bencana dan perubahan iklim Rp58 miliar.

Termasuk di dalamnya adalah program alokasi kegiatan berbasis masyarakat untuk pengelolaan sampah mencapai Rp70 miliar.

Baca juga: KLH rancang disinsentif anggaran bagi penerima Predikat Kota Kotor

Distribusi per unit kerja dibagi untuk Sekretariat Utama sebesar Rp758 miliar, Inspektorat Utama Rp14 miliar, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan SDA Berkelanjutan Rp94 miliar, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rp138 miliar, Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dn B3 sebesar Rp147 miliar, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon Rp53 miliar dan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebesar Rp188 miliar.

Dari total Rp1,39 triliun anggaran KLH/BPLH untuk tahun depan, sekitar 0,83 persen di antaranya merupakan dana hibah luar negeri untuk persiapan penerimaan REDD+ di sejumlah provinsi tahun 2027.

Baca juga: Menteri LH: Pagu anggaran KLH 2025 hasil efisiensi capai Rp754 miliar

Baca juga: KLH umumkan kriteria baru Adipura, nilai alokasi anggaran untuk sampah

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |