Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mendukung penuh upaya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura.
"Kami di Komisi XII sangat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi impor BBM, terutama dari Singapura yang menyumbang lebih dari separuh kebutuhan nasional," ucap Mukhtarudin di Jakarta, Selasa.
Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral menilai, langkah tegas Bahlil sudah tepat untuk mengevaluasi kontraktor migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak segera menggarap proyek.
Menurut dia, keputusan tersebut sudah tepat untuk mempercepat produksi migas domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Penundaan plan of development (POD/rencana pengembangan) oleh KKKS, kata dia, harus diselidiki secara serius, karena hal tersebut berpotensi merugikan kepentingan nasional dan menahan kemandirian energi nasional.
Untuk itu, Mukhtarudin berharap Kementerian ESDM memprioritaskan beberapa langkah spesifik terkait percepatan POD proyek migas untuk mengatasi penundaan yang disinyalir Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Salah satunya, kata Mukhtarudin, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap KKKS yang menunda POD tersebut. Prioritasnya adalah mengidentifikasi alasan teknis, administratif, atau potensi kepentingan tertentu di balik penundaan.
"Termasuk pada sumur-sumur yang tidak produktif dari sekitar 40.000 sumur yang hanya 20.000 di antaranya aktif," kata Mukhtarudin.
Jika ditemukan indikasi sengaja menunda untuk mempertahankan impor BBM, DPR mendukung penerapan sanksi, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasi.
"Karena langkah-langkah ini diprioritaskan untuk memastikan POD dapat mempercepat produksi migas nasional, mendukung kemandirian energi, dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mencurigai ada pihak yang sengaja menunda POD (rencana pengembangan) blok minyak dan gas bumi (migas) agar Indonesia terus-menerus mengimpor bahan bakar minyak.
Bahlil menyampaikan saat ini Indonesia memiliki hampir 40 ribu sumur, tetapi sumur yang produktif tidak lebih dari 20 ribu sumur.
Padahal, pemerintah telah memberi izin untuk mengelola wilayah kerja, agar sumur-sumur minyak di Indonesia dapat segera berproduksi.
Bahlil menyatakan Kementerian ESDM siap mengevaluasi kontraktor migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tak kunjung menggarap wilayah kerja (WK) yang sudah diberikan, bahkan akan menarik WK tersebut agar dikembalikan ke negara untuk dilelang ke KKKS lainnya.
Dengan demikian, Indonesia bisa mendongkrak produksi minyak guna mengurangi impor BBM dari Singapura.
Baca juga: Menteri ESDM tegas minta Pertamina impor minyak dari AS
Baca juga: Antara Singapura dan AS: dilema impor minyak Indonesia
Baca juga: Menteri ESDM usul tambah impor migas dari AS senilai Rp167,73 triliun
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
