Banjarmasin (ANTARA) - Komisi XI DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat hilirisasi industri sebagai kekuatan baru pendapatan asli daerah.
"Kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dimiliki Provinsi Kalsel ini harus mulai dioptimalkan melalui hilirisasi industri, yakni dengan mengelola bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit hingga karet di dalam daerah," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro..
Dengan hilirisasi maka menjadi nilai tambah meningkatkan pendapatan asli daerah yang signifikan, katanya saat bersama rombongan Komisi XI DPR RI melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalsel H Muhidin di Gedung Mahligai Pancasila di Banjarmasin, Kamis.
Dalam pertemuan itu, Fauzi H Amro mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalsel di angka 5,67 persen atau sudah di atas rata-rata nasional.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Kalsel ditopang sektor pertambangan, perkebunan dan perdagangan.
Fauzi H Amro menilai, hilirisasi ini menjadi kekuatan tersendiri Kalsel dengan sumber daya alam yang sangat melimpah.
"Kita tahu bahwa pertambangan di Kalsel ini menyumbang 26 persen dari konteks pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya apa? Kalau dilakukan hilirisasi, ini akan menjadi PAD yang sangat luar biasa," ujarnya.
"Tidak hanya disumbangkan ke pusat, tapi menjadi kekuatan penambah PAD yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan," ujarnya lagi.
Fauzi H Amro menambahkan, selain hilirisasi terhadap sumber daya alam, Kalsel juga harus segera melakukan optimalisasi serapan anggaran dan pengembangan sektor pariwisata, khususnya berbasis sungai.
"Potensi pariwisata yang harus digalakkan, karena Kalimantan Selatan ini dengan apa namanya itu, sungai yang sangat luas, itu merupakan potensi tersendiri di pariwisata yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan," ujarnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Kalsel Ariadi Noor mewakili Gubernur Kalsel menyatakan, apresiasi Pemprov Kalsel atas perhatian Komisi XI DPR RI terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalsel.
Tentunya, ucap dia, Pemprov Kalsel meminta dukungan penuh pemerintah pusat untuk pengembangan empat kawasan industri strategis (KIK), yakni KIK Seradang di Kabupaten Tabalong, KIK Mantuil di Banjarmasin, KIK di Kabupaten Tapin dan KIK Jorong di Kabupaten Tanah Laut.
Menurut dia, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen, dibutuhkan investasi hingga 250 triliun.
"Termasuk juga regulasinya dari pemerintah pusat," ujarnya.
Pewarta: Sukarli
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
