Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan bahwa harus ada peraturan menteri (permen) sebagai aturan main terkait dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengizinkan kembali pemerintah daerah (pemda) menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.
"Menurut hemat kami Pemerintah harus membuat sebuah surat edaran yang benar-benar bisa dilakukan di berbagai daerah, tetapi harus ada aturan mainnya. Nah, aturan mainnya ini harus ada bentuk peraturan menteri yang terkait dengan hal-hal ini," kata Dede dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dede mengutarakan bahwa sekalipun Kemendagri mengizinkan kembali pemda untuk menggelar ragam kegiatan di hotel, hal tersebut tetap perlu memperhatikan asas efisiensi dan transparansi dalam penggunaannya.
"Di satu sisi membantu menghidupkan industri perhotelan melalui APBN APBD, tetapi di sisi lain transparansinya juga harus ada dan efisiensinya harus terjadi," ujarnya.
Sekalipun Kemendagri memberikan kelonggaran, dia mengingatkan agar tidak serta-merta pemda setiap kali rapat di hotel.
"Tidak setiap saat yang namanya rapat-rapat, meeting pemerintah itu harus terus-terusan di hotel," tuturnya.
Menurut dia, kalau sekedar rapat umum atau harian maupun kedinasan, sebaiknya rapat tersebut cukup digelar di kantor pemda atau institusi terkait.
Ia menyadari bahwa industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang terpukul sejak Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
"Itu banyak sekali hotel itu hidupnya justru dari pertemuan-pertemuan. Nah, salah satu cara untuk menggerakkan GDP itu adalah melalui yang disebut sebagai APBN dan APBD," katanya.
Baca juga: Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran
Baca juga: Reformasi birokrasi: Pangkas lemak, bukan produktivitas
Wakil rakyat ini lantas berkata, "Artinya, APBN dan APBD itu memang harus membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat."
Oleh sebab itu, dia mendukung langkah yang diambil Kemendagri sebagai upaya untuk mendongkrak sektor perhotelan di Tanah Air agar bergeliat kembali.
"Membangun industri perhotelan agar bangkit, saat ini mereka sangat terpuruk sekali karena hidupnya hanya di weekend saja," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.
Tito menekankan bahwa Pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE).
Menurut dia, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman.
Kegiatan rapat di hotel dan restoran, kata dia, dapat menghidupkan produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
