Kolaka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka meluncurkan inovasi program "Kolaka Keren" (Kendalikan Stunting Berbasis Risikonya Nyata) sebagai upaya menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP&KB) Kolaka Muhammad Aris saat ditemui di Kolaka, Rabu, mengatakan penanganan stunting kini difokuskan pada keluarga berisiko stunting (KRS) menggunakan basis data by name by address agar intervensi lebih jelas, nyata, dan terukur.
"Data ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko utama secara spesifik, mulai dari gizi ibu dan anak, sanitasi, akses air bersih, tingkat kemiskinan, hingga pola asuh keluarga," kata Muhammad Aris.
Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data tercatat sebanyak 3.947 keluarga masuk dalam kategori berisiko stunting yang tersebar di 12 kecamatan. Sebaran tersebut meliputi Kecamatan Latambaga sebanyak 821 sasaran, Watubangga 437, Kolaka 433, Wolo 414, Samaturu 295, Pomalaa 291, Wundulako 231, Tanggetada 202, Iwoimendaa 122, Toari 117, Polinggona 99, dan Baula 35 sasaran.
"Dengan pendekatan ini, penanganan stunting di Kabupaten Kolaka menjadi tepat sasaran, keluarga berisiko mendapatkan pendampingan lebih dini," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa melalui program Kolaka Keren, intervensi tidak lagi dilakukan secara umum, melainkan fokus pada enam indikator nyata Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
Baca juga: Pemkab Kolaka Utara rembuk bersatu melawan stunting
Indikator tersebut meliputi ketersediaan jamban sehat, akses air bersih, serta kepatuhan terhadap protokol 4T (terlalu muda melahirkan, terlalu tua, terlalu banyak anak, dan terlalu rapat jarak kelahiran).
Selain faktor tersebut, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya angka pemberian ASI eksklusif yang hanya mencapai 40 persen dan tingginya angka pernikahan dini yang menyentuh angka 30 persen.
"Kita tidak boleh lagi ada ego sektoral. Kami menyiapkan data KRS by name by address untuk dibagikan kepada lintas sektor. Misalnya, data rumah tanpa jamban atau air bersih langsung kami serahkan ke Dinas PU agar segera ditindaklanjuti secara teknis," katanya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya juga tengah menggencarkan edukasi dan sosialisasi untuk penguatan peran masyarakat, serta menyiapkan sekitar 600 kader KB yang tersebar di seluruh desa/kelurahan.
Baca juga: BKKBN Sultra beri orientasi penggunaan KKA di Kabupaten Kolaka
"Harapan saya, penanganan ini linier. Hebat dalam mengelola program, hebat juga dalam menurunkan angka stunting secara signifikan. Dengan intervensi berbasis risiko yang bisa diukur, kami optimistis angka stunting di Kolaka akan turun," ujarnya.
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/Andika
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
