Koalisi masyarakat sipil laporkan pengadaan pesawat jet KPU RI ke KPK

13 hours ago 6

Jakarta (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Transparency International (TI) Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia, melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti dari TI Indonesia Agus Sarwono menjelaskan pelaporan dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI selama Pemilu 2024.

"Kami melihat ada hal yang sangat janggal sebetulnya, salah satunya adalah nilai kontrak itu melebihi dari pagu," ujar Agus kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Ia lantas menjelaskan bahwa pagu pengadaan pesawat jet pribadi oleh KPU RI hanya Rp46 miliar, sedangkan nilai kontrak selama Januari hingga Februari 2024 mencapai Rp65 miliar.

"Terdapat selisih yang lumayan besar dan kami merasa penting bagi KPK untuk mendalami itu," katanya.

Baca juga: KPU: Fasilitas pesawat jet untuk antar logistik Pemilu 2024

Selain itu, berdasarkan penelusuran pengadaan melalui dokumen yang bersifat terbuka, Agus mengatakan bahwa terdapat kejanggalan dari sisi penyedia pesawat jet pribadi untuk KPU RI tersebut.

"Penyedianya itu relatif baru, yakni tahun 2022, dan pada tahun 2024 kemudian dipakai atau dimenangkan oleh KPU untuk sewa pesawat. Lalu, ternyata si perusahaan penyedia ini, dia tidak punya pesawat," ujarnya.

Baca juga: KPU tak gunakan pesawat pribadi untuk pendistribusian logistik pilkada

Sementara itu, peneliti dari Trend Asia, Zakki Amali, menjelaskan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan pesawat jet pribadi oleh anggota KPU RI.

"KPU selalu berargumen bahwa penggunaan jet ini hanya untuk daerah-daerah terluar, tetapi menurut analisa kami, dari 100 persen perjalanan mereka, ada sekitar 59 trip, itu 60 persen ke daerah-daerah yang bukan terluar dan tertinggal," kata Zakki.

Dengan demikian, ia mengatakan bahwa KPU RI tidak seharusnya menggunakan uang negara untuk pesawat jet pribadi. KPU seharusnya bisa memakai pesawat komersial, seperti ke Bali, Surabaya, Banjarmasin, hingga Malang.

"Kami di sini juga mengidentifikasi KPU menggunakan tiga pesawat. Dua teregister di Indonesia, dan satu teregister di luar negeri," jelasnya.

Baca juga: KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua sewa pesawat ke Jakarta

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |