Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dapat dilakukan dengan pendekatan hibrid guna mengakomodasi perbedaan kondisi sekolah di berbagai daerah, sekaligus mencegah peristiwa keracunan terulang kembali.
"Ya jadi karena kan MBG itu terlaksana di sekolah ya. Tentu kita tahu ada kekuatan kelemahannya, metode yang sifatnya tersentral dengan yang berbasis sekolah. Nah mungkin nanti kita bisa menggunakan metode hybrid," kata Hetifah saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin.
Hetifah menjelaskan skema hibrid tersebut terbagi menjadi dua yakni terpusat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah padat penduduk serta sistem tersebar berbasis sekolah di daerah-daerah yang memiliki persebaran sekolah yang jauh.
"Bahkan banyak sekolah yang sudah memiliki dapur, sudah memiliki pengalaman baik. Nah mungkin bisa dilakukan itu melalui basis sekolah, dengan melibatkan tentu saja bukan hanya kantinnya, tapi juga pengawasan dari orang tua, keterlibatan dan partisipasi warga setempat," jelasnya.
Baca juga: Ketua Komisi X DPR: Evaluasi Program MBG bukan berarti MBG dihentikan
Dalam sistem hibrid tersebut, Hetifah juga menekankan pentingnya penegakan standar operasional.
"Tetap dengan SOP dan harus ada prasyarat juga. Tentu sarana-prasarananya seperti dapur dan kantinnya juga harus memenuhi syarat, air bersih yang mengalir dan sebagainya," ucap Hetifah.
Meski begitu, Hetifah mengingatkan bahwa penerapan MBG berbasis sekolah tidak bisa digeneralisasi.
Baca juga: Tangani KLB MBG, pemerintah pastikan keselamatan anak prioritas utama
"Jadi jangan berasumsi atau take it for granted, seolah-olah MBG itu kalau sekarang langsung diberikan ke sekolah pasti langsung lebih baik kalau tidak ada sentuhan," tutur Hetifah Sjaifudian.
Terkait hal tersebut, sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pemerintah mengevaluasi para juru masak di seluruh SPPG terkait dengan kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan memasak, usai munculnya kasus keracunan MBG.
"Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat terjadi (keracunan), tetapi juga di seluruh SPPG," ucap Zulkifli Hasan (28/9).
Baca juga: Menko Zulhas ingatkan insiden keracunan MBG bukan sekadar angka
Baca juga: Pemerintah evaluasi juru masak di semua SPPG buntut keracunan MBG
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
