Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan survei Indikator 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPD RI meningkat hingga mencapai 75,1 persen dengan dukungan terbesar berasal dari generasi Z dan kaum milenial.
"Angka ini menempatkan DPD RI di jajaran lembaga negara dengan citra terbaik sekaligus menandakan bahwa DPD dipercaya sebagai motor perubahan di era demokrasi baru," kata Sultan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (1/10).
Dia juga menjelaskan tujuh agenda strategis DPD RI ke depan, mulai dari penguatan legislasi pro-daerah, diplomasi antarparlemen se-ASEAN, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga gagasan green democracy.
DPD RI juga mencanangkan gerakan "Senator Menanam Satu Juta Pohon" sebagai simbol komitmen ekologis dan demokrasi hijau.
Menurut dia, legitimasi DPD RI bukan hanya berasal dari konstitusi, tetapi juga dari kepercayaan rakyat.
"Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, melainkan oleh lilin-lilin kecil di desa. Lilin-lilin itu adalah daerah, dan tugas kita adalah menjaganya tetap menyala menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Selain itu, dia pun turut mengapresiasi sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang dinilai sangat kooperatif. Sejauh ini, menurut dia, DPR RI selalu membuka ruang dialog yang lebar bagi DPD RI.
"Terutama dalam setiap penyusunan program legislasi nasional (prolegnas)," kata Sultan.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua MPR RI atas sinergi yang selalu dibangun.
"Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Bapak Ahmad Muzani yang selalu melibatkan DPD RI dalam sosialisasi Empat Pilar, terutama ke berbagai daerah," katanya.
Baca juga: Ketua DPD RI tegaskan peran senator meluas hingga isu perubahan iklim
Baca juga: Ketua DPD RI: MBG program yang sangat baik hanya butuh penyesuaian
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
