Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menilai pemerintah daerah (pemda) perlu memberikan dukungan untuk mencapai target pembangunan nasional melalui penguatan kapasitas keuangan daerah.
“Dukungan pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan, khususnya melalui penguatan kapasitas keuangan daerah,” katanya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, dikutip di Jakarta, Kamis.
Pertama, upaya ini dilakukan melalui efisiensi belanja di daerah dengan mendorong peningkatan belanja daerah yang produktif sejalan dengan fokus prioritas di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pendapatan Asli Derah (PAD) juga harus ditingkatkan dengan mengurangi ketergantungan terhadap transfer daerah.
Kedua, pembentukan dan pengembangan lembaga pembiayaan pembangunan di tingkat daerah dan lembaga fasilitasi pembiayaan inovatif (project developer).
Ketiga, pengembangan skema pendanaan inovatif dengan mengembangkan delivery mechanism pembiayaan proyek yang melibatkan lembaga pembiayaan, badan usaha, kementerian/lembaga/daerah, dan/atau mitra pembangunan luar negeri; pengembangan model-model kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha; serta pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga.
Terakhir ialah optimalisasi dan perluasan sumber pendanaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan daerah yang tersedia, antara lain penerusan pinjaman pemerintah pusat ke daerah, dan insentif kepada badan usaha maupun masyarakat.
“Saya menyadari sepenuhnya ini tidak mudah, tapi tidak mustahil, dan harus kita lakukan supaya daerah makin mandiri dan makin kuat. Kesempatan ini adalah kesempatan yang harus kita lakukan bersama,” ujar Kepala Bappenas.
Baca juga: Bappenas: Tak mustahil pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai
Selanjutnya, dibutuhkan upaya untuk kolaborasi pendanaan program pembangunan antarpemangku kepentingan yang tak berbasis kepentingan jangka pendek, tetapi mempertimbangkan visi jangka menengah dan panjang yang lebih holistik.
Sebagai contoh, pengembangan kawasan pertanian dari pemerintah pusat yang menyediakan infrastruktur irigasi, kemudian diperkuat oleh pemda melalui pembangunan usaha tani untuk meningkatkan konektivitas hasil pertanian.
Sementara itu, masyarakat melalui kelompok tani bekerjasama dengan perusahaan benih dan pupuk guna memastikan penyediaan bibit unggul dan pupuk sampai di tingkat pertanian.
“Upaya-upaya inovatif dalam pengembangan pendanaan merupakan juga komitmen nyata untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus lebih efisien dan juga sekaligus mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional,” ujar Rachmat Pambudy.
Baca juga: RI berpeluang dapat manfaat jika kondisi global tak baik-baik saja
Baca juga: Mendagri ajak Menteri PPN/Bappenas amati BUMD
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
