Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun pada 2027 guna memperkuat berbagai program prioritas dan strategis yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan, serta pengembangan UMKM nasional.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan karena kebutuhan penguatan program pemberdayaan UMKM dinilai semakin mendesak pada 2027.
"Kalau penganggaran tahun 2026, kami Kementerian UMKM sama sekali tidak ada mengusulkan tambahan anggaran. Namun mengingat ada banyak kebutuhan dalam rangka untuk mendorong tumbuh kembangnya UMKM, kami melihat cukup urgensi untuk didorong usulan tambahan anggaran di tahun 2027," ujar Maman.
Berdasarkan pagu indikatif yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp459,13 miliar pada 2027.
Menurut Maman, tambahan anggaran Rp1,5 triliun yang diusulkan terdiri atas dua komponen utama, yakni Rp622 miliar untuk program rehabilitasi ekonomi UMKM terdampak bencana di Sumatera, serta sekitar Rp900 miliar untuk mendukung program prioritas dan strategis pemerintah.
Anggaran rehabilitasi ekonomi tersebut akan digunakan untuk bantuan presiden (banpres) bagi pelaku usaha mikro yang terdampak bencana.
Pemerintah katanya, menargetkan sebanyak 200 ribu UMKM di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera untuk menerima bantuan sebesar Rp3 juta per pelaku usaha.
Baca juga: Muhaimin usul tambahan anggaran UMKM dan ekraf di bawah Rp1 T
Baca juga: DPR: Penyaluran Rp200 triliun ke bank harus sasar UMKM
Sementara itu, Maman mengatakan, tambahan anggaran program prioritas dan strategis akan dialokasikan ke berbagai unit kerja, meliputi Deputi Bidang Usaha Mikro sebesar Rp223 miliar, Deputi Bidang Usaha Kecil Rp110 miliar, Deputi Bidang Usaha Menengah Rp92 miliar, Deputi Bidang Kewirausahaan Rp136 miliar, Sekretariat Kementerian Rp185 miliar, serta dana dekonsentrasi Rp151 miliar.
Melalui tambahan anggaran tersebut, Kementerian UMKM menargetkan sejumlah program prioritas, antara lain penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), standardisasi dan sertifikasi produk bagi 112 ribu UMKM, peningkatan kapasitas 25 ribu usaha mikro, pendampingan pembiayaan bagi 45 ribu usaha mikro, hingga pembinaan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) bagi 10 ribu pelaku usaha.
Selain itu, Maman menilai penguatan lembaga inkubator menjadi salah satu strategi penting untuk memperluas jangkauan pembinaan UMKM di daerah.
"Makanya kita mulai mengaktifasi dan memperkuat posisi keberadaan lembaga inkubator di Tanah Air. Yang di mana nanti masing-masing lembaga inkubator, dia akan kita tugaskan mengurusi kurang lebih 500 sampai 1.000 pemberdayaan dan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah di zonasi-zonasi daerah masing-masing," katanya.
Jika usulan tambahan anggaran tersebut disetujui, total pagu anggaran Kementerian UMKM pada 2027 akan meningkat menjadi sekitar Rp1,98 triliun dari pagu indikatif awal sebesar Rp459,13 miliar.
Baca juga: Anggaran Kementerian UMKM untuk 2026 disetujui naik jadi Rp722 miliar
Baca juga: Anggota DPR sebut anggaran UMKM-Ekraf harus jawab kebutuhan rakyat
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
