Batam (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) menjalin kerja sama strategis bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperkuat sektor UMKM di Batam.
Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza di Batam, Kamis mengatakan kerja sama antara Kementerian UMKM, perbankan, dan BP Batam menjadi langkah untuk memperkuat ekosistem UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada acara Batam Investment Gala antara KUMKM, pihak BRI dengan BP Batam.
“MoU ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem pengembangan UMKM di Batam melalui akses permodalan dan investasi yang lebih luas, peningkatan kapasitas pengusaha UMKM, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok Free Trade Zone Batam,” kata dia.
Helvi juga menyoroti tantangan utama UMKM yang masih berkutat pada keterbatasan modal, kapasitas usaha, dan daya saing.
Karena itu, lanjutnya, pemerintah mendorong konsep Corporate Business Responsibility (CBR), di mana pelaku usaha besar mendampingi usaha menengah, dan usaha menengah membina usaha kecil agar dapat naik kelas.
Baca juga: Kementerian UMKM dukung ojol naik kelas melalui pendampingan usaha
“UMKM adalah penopang utama perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) mencapai sekitar 61 persen dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja. Tantangannya sekarang, bagaimana UMKM kecil ini siap untuk dinaikkan kelas,” katanya.
Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menambahkan bahwa hingga akhir 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kepri telah mencapai Rp1,6 triliun kepada 21.433 UMKM.
Dari jumlah tersebut, Kota Batam menjadi daerah dengan penyaluran terbesar, yakni Rp940 miliar kepada 10.318 UMKM.
“Ini menjadikan Batam sebagai daerah dengan penyaluran tertinggi di Kepri. Dan kami berharap nanti akan ada proyek percontohan di kawasan Jodoh dan jalan 4,7 km hingga ke pelabuhan yang nanti akan meningkatkan penyaluran KUR,” katanya.
Baca juga: Kementerian UMKM gandeng IKPI untuk pendampingan pajak UMKM
Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menilai sinergi dengan Kementerian UMKM menjadi momentum penting untuk menjawab persoalan klasik yang dihadapi pelaku UMKM.
“Saat menjadi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Batam, saya tahu betul masalah-masalah yang dialami UMKM Batam. Yakni tata kelola dan manajemen, kualitas SDM, kemasan produk, akses permodalan, serta akses pemasaran,” kata dia.
Ia yakin dengan kolaborasi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, UMKM Batam bisa tumbuh lebih kuat dan berdaya saing.
Amsakar menambahkan, sebagai pusat investasi nasional yang berhadapan langsung dengan Singapura, Batam memiliki peluang besar untuk menjadikan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri dan investasi.
Baca juga: Pemerintah siapkan aturan biaya admin e-commerce agar tak bebani UMKM
Baca juga: Wamen UMKM sebut holding tingkatkan efisiensi hingga daya saing produk
Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
