Kupang, NTT (ANTARA) - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Roland E. Fanggidae, mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan program prioritas nasional serta potensi daerah sebagai strategi utama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.
“Arahan Gubernur NTT harus diterjemahkan secara sinergis oleh seluruh OPD agar target peningkatan PAD dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana itu di Kupang, Kamis (29/1).
Hal itu ia sampaikan sebagai tanggapan atas arah kebijakan Gubernur NTT Melki Laka Lena yang menginginkan optimalisasi PAD 2026 guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Gubernur menyebutkan PAD Provinsi NTT pada tahun sebelumnya berada di angka Rp1,297 triliun. Pada 2026, pemerintah provinsi menargetkan peningkatan signifikan hingga Rp2,8 triliun
“Jika kita melihat kondisi keuangan pada 2025, hampir 70 sampai 80 persen pergerakan roda ekonomi di NTT banyak dipengaruhi oleh anggaran belanja pemerintah,” kata Roland.
Ia menilai ketergantungan pada transfer pemerintah pusat akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah pada 2026, terutama karena adanya rasionalisasi dan pengetatan anggaran.
Baca juga: Bappenas: Pemda perlu strategi peningkatan PAD agar mandiri fiskal
Menurut dia, target Gubernur NTT untuk peningkatan PAD 2026 sebagai langkah strategis meskipun tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Proses tersebut diibaratkan seperti transformasi pertanian tradisional menuju hilirisasi yang membutuhkan tahapan panjang.
“Kebijakan optimalisasi PAD bisa menjadi lompatan penting bagi perekonomian NTT. Target peningkatan PAD 2026 tentu menjadi tantangan, sehingga daerah harus mencari dan memetakan sumber pendapatan baru,” kata Lokal Expert Kementerian Keuangan di NTT itu.
Roland menyebutkan, sumber-sumber PAD baru dapat digali melalui optimalisasi pariwisata premium, pengembangan komoditas unggulan berbasis One Village One Product (OVOP), serta pemetaan kembali potensi daerah dan profesionalisme pengelolaannya.
Selain itu, program-program prioritas nasional juga perlu dioptimalkan agar memberikan dampak langsung bagi ekonomi lokal.
“Program Makan Bergizi Gratis memiliki dana yang begitu besar. Seharusnya mampu mendorong perputaran ekonomi daerah itu, misalnya melalui pemenuhan kebutuhan telur, daging ayam, dan sayur-mayur dari petani lokal,” jelasnya.
Baca juga: KPK dorong inovasi peningkatan PAD melalui alat rekam pajak daring
Ia menambahkan, program OVOP berperan penting dalam mendorong kemandirian desa. Ketika desa mampu mengelola potensi unggulan dan meningkatkan PAD, dampaknya turut dirasakan hingga tingkat kabupaten dan provinsi.
Ia juga menyoroti pentingnya reformasi perpajakan daerah secara serius, mulai dari penyempurnaan regulasi, sistem pemungutan, hingga penutupan celah kebocoran administrasi.
“Penguatan tata kelola dan kelembagaan juga perlu diperkuat melalui kebijakan berbasis kinerja. Salah satunya dengan menautkan penyaluran anggaran provinsi ke kabupaten/kota dengan capaian peningkatan PAD,” katanya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan kelembagaan, optimalisasi potensi daerah sesuai karakteristik wilayah, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbaikan iklim investasi, serta konsolidasi lintas sektor.
Baca juga: NTB siap pimpin "super grid" dan konektivitas Bali NTT
Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
