Banyumas (ANTARA) - Tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica mengecek persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Pengecekan tersebut diawali dengan mengunjungi lokasi Sekolah Rakyat tahap I di Sentra Satria Baturraden yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Sosial, Ahad siang.
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica berkesempatan berdiskusi dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait dengan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat tahap I terutama mengenai kesiapan lahan.
Terkait dengan hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu Kristoyo mengatakan Pemkab Banyumas telah mengusulkan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap I, salah satunya telah ditinjau oleh tim dari Kementerian PU.
Baca juga: Pemkot Padangsidimpuan siap sokong Sekolah Rakyat perluas pendidikan
Baca juga: Pemkab Solok dapat program prioritas sekolah rakyat dari Presiden RI
"Ada dua lokasi yang diusulkan, pertama di Desa Banteran, Kecamatan Sumbang. Di sana ada lahan milik Pemkab Banyumas seluas 4,5 hektare dan lahan milik Pemerintah Desa Banteran dengan luas sekitar 7.000 meter persegi yang berada satu lokasi, sehingga total lebih kurang 5,2 hektare," katanya.
Sementara lahan kedua, kata dia, berlokasi di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, seluas 6,6 hektare, namun terpisahkan oleh jalan kabupaten.
Saat Dirjen menanyakan mengenai kemungkinan adanya lahan sawah yang dilindungi (LSD) di lokasi tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Sakty Suprabowo mengakui jika di dua lokasi tersebut ada LSD dan saat sekarang sedang dilakukan pengajuan pelepasan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terutama untuk lahan di Desa Banteran karena yang pertama diusulkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.
"Pada prinsipnya keduanya sudah siap untuk pengajuan pelepasan LSD. Semoga prosesnya bisa berjalan cepat," katanya.
Setelah berdiskusi dengan sejumlah pejabat Pemkab Banyumas, Dirjen Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica didampingi Kepala Sentra Satria Baturraden Darmanto meninjau beberapa ruangan di Sentra Satria yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat Tahap I.
Ditemui usai melakukan peninjauan, Maulidya mengakui kolaborasi dalam menyiapkan Sekolah Rakyat di Banyumas sudah kuat.
"Sudah terbentuk antara kami dan Kemensos terutama dengan Sentra," katanya.
Bahkan, kata dia, berbagai desain sudah didiskusikan sehingga diharapkan tidak ada halangan.
Terkait dengan Sekolah Rakyat Tahap I, dia mengatakan pihaknya tidak berbicara soal lahan karena hanya memanfaatkan yang ada di Sentra Satria Baturraden sebagai embrio Sekolah Rakyat.
"Jadi memang konsep Bapak Presiden memang seperti itu, bahwa sementara kita belum mempunyai lahan, karena intinya beliau menyampaikan nanti ada satu kawasan yang besar, ya, manfaatkan yang ada dulu sebagai jembatan," katanya.
Dari hasil diskusi dengan pejabat Pemkab Banyumas dan Sentra Satria Baturraden, dia mengaku bersyukur karena dalam proses menyiapkan Sekolah Rakyat di Banyumas tidak ada kendala.
Disinggung mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat dimulai, dia mengatakan hal itu dilakukan secara serentak karena Presiden Prabowo Subianto menginginkan bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2025-2026.
"Artinya, kami tarik mundur ke belakang, satu Indonesia seperti itu, ya," kata Dirjen.
Setelah mengunjungi Sentra Satria Baturraden, rombongan Kementerian PU dengan didampingi para pejabat Pemkab Banyumas dan Sentra Satria meninjau bakal lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.*
Baca juga: Mensos sebut empat Sekolah Rakyat beroperasi di Sumut tahun ini
Baca juga: Pemkot Medan siap sukseskan program Sekolah Rakyat
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025
