Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menyebut kawasan Taman Keselamatan Lalu lintas di Kelurahan Giwangan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta menjadi lokasi pengembangan kawasan hunian vertikal di tengah kota.
Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah di Yogyakarta, Jumat, mengatakan konsep hunian vertikal menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di kota-kota besar, terutama di Jawa dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.
"Nah, kawasan ini salah satu yang menarik. Nanti akan saya laporkan supaya bisa menjadi salah satu kawasan terpilih untuk penyediaan rumah vertikal di perkotaan yang murah," kata Fahri usai meninjau kawasan Taman Keselamatan Lalu lintas.
Menurut dia, kawasan Taman Keselamatan dapat menjadi prioritas menjadi hunian vertikal karena tanahnya merupakan tanah negara, baik pusat, daerah maupun BUMN, sehingga biaya tanah bisa ditekan melalui subsidi negara.
Baca juga: Menteri PKP luncurkan BSPS se-Sulawesi dengan kuota Sultra 8.973 rumah
Baca juga: Wamen PKP tekankan pentingnya ruang publik kawasan permukiman padat
Wamen PKP mengatakan pembangunan hunian vertikal di tengah kota diharapkan dapat menekan biaya hidup masyarakat sekaligus menjaga kualitas lingkungan pemukiman.
Kendati demikian, kata dia, standar hunian yang layak tetap harus diperhatikan sesuai indikator Sustainable Development Goals (SDGs).
"Pulau Jawa sudah sangat padat, sekitar 60 persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Sawah mulai habis, maka pola tinggal harus mulai dikonsolidasikan secara vertikal yang lebih efisien dan nyaman," katanya.
Lebih lanjut dia juga mengatakan saat ini pemerintah sedang mencari lokasi strategis di tengah kota untuk kawasan hunian baru guna mengurangi kepadatan permukiman tanpa mendorong masyarakat berpindah terlalu jauh ke pinggiran kota.
"Pemerintah mencari wilayah-wilayah baru, tetapi syaratnya di tengah kota supaya kehidupan masyarakat tidak berpindah terlalu jauh," katanya.
Menurut dia, kalau masyarakat berpindah terlalu jauh dalam mendukung pengurangan kepadatan permukiman, maka sering kali muncul urban sprawl atau kota yang memencar keluar.
"Akibatnya masyarakat yang pindah justru kesulitan karena infrastruktur sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum belum tersedia," katanya.
Baca juga: Kementerian PKP susun digitalisasi untuk program BSPS
Baca juga: Menteri PKP: Tanah dari Kementerian ATR dimanfaatkan untuk rusun
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
