Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Kementerian Sosial melakukan graduasi kepada ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) asal Jawa Timur, melalui acara bertajuk Berani Graduasi di Samantha Krida, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jumat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf ditemui di Kota Malang, mengatakan ratusan KPM yang digraduasi adalah mereka yang telah dianggap mandiri dan sudah tidak lagi membutuhkan bantuan sosial (bansos).
"Graduasi ini menjadi bagian perjalanan program Kemensos, dimana kami membantu presiden meningkatkan kesejahteraan sosial KPM agar secara bertahap naik kelas setelah sebelumnya menerima PKH," kata Gus Ipul sapaan akrabnya.
Berdasarkan data dari Kemensos, jumlah KPM PKH atau penerima bansos asal Jawa Timur yang digraduasi hari ini mencapai 500 orang dan berasal dari 13 kabupaten/kota.
Baca juga: Mensos beri target pendamping PKH Situbondo graduasi 10 KPM per tahun
Gus Ipul menjelaskan graduasi ini adalah bagian dari tujuan pemerintah dalam mempertajam upaya penurunan kemiskinan, melalui pemberian PKH kepada para KPM.
Lebih lanjut, seorang KPM dinyatakan graduasi apabila telah memenuhi sejumlah syarat minimal, salah satunya adalah besaran nominal pendapatan dalam satu bulan.
"Ada banyak lagi ukurannya, seperti penghasilan capai Rp4-6 juta per bulan. Lalu, kalau menurut badan pusat statistik (BPS) sederhananya kalau disebut miskin ekstrim itu pengeluarannya di bawah Rp400 ribu per bulan," ujarnya.
Mengenai target graduasi KPM untuk wilayah Jawa Timur tahun ini, kata dia masih dilakukan penghitungan verifikasi secara spesifik untuk Kemensos.
Baca juga: Kemensos bantu KPM PKH penuhi kebutuhan dasar hingga pendidikan anak
Sebab, pihaknya tak mau hanya menjadikan graduasi sebagai agenda seremonial, namun kenyataannya bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.
"Targetnya kami tidak mau berspekulasi berapa yang digraduasi. Untuk yang hari ini semua sudah ada profil, apa pekerjaannya, berapa pendapatannya, dan lain-lain," ucapnya.
Selain itu, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Pasuruan ini menginstruksikan kepada setiap pendamping supaya paling sedikit bisa 10 KPM per tahun.
"Dari rata-rata pendamping ini mendampingi tidak kurang dari 300 KPM, sementara kami memiliki 330 ribu KPM. Harapan kami 500 ribu KPM bisa naik kelas," kata dia.
Baca juga: Ketika mereka ambil keputusan stop terima bantuan PKH
Baca juga: Mensos: KPM harus jadi keluarga mandiri
Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
