Depok (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dan Universitas Indonesia (UI) meluncurkan program mobilisasi nilai ekonomi mangrove yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat.
"Kenapa mangrove itu menjadi poin penting, karena ternyata mangrove kita ini hampir menguasai 20 persen dunia atau hampir 3,4 juta areanya," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu di Kemenko PM Abdul Haris, di Balai Sidang Kampus UI Depok, Jawa Barat, Senin.
Menurut dia, mungkin perlu pahami bahwa mangrove ini bisa menyerap karbon, sementara industri kita, sepanjang lingkar Jawa dipenuhi oleh industri.
Industri ini, kata dia lagi, mengeluarkan karbon selama ini insentif apa industri yang sudah mencemari itu sementara masyarakat kita, pemerintah bekerja untuk mempertahankan mangrove.
"Harusnya ada insentif, nah ini harusnya mungkin kami pemerintah khususnya kemenko, kerja sama dengan tim teknis khususnya,, karena mangrove itu di bawah Kementerian Kehutanan dan juga Kementerian Lingkungan Hidup nanti akan mencoba kerja sama.
"Kami bisa mengeluarkan kebijakan yang mendukung optimalisasi dari pemberdayaan atau pemanfaatan nilai ekonomi mangrove. Mudah-mudah setelah peluncuran ini, nanti tim UI dan tim kami menyiapkan berbagai keperluan instrumennya," ujarnya.
Misalnya, kata dia lagi, pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah (perda), maka pihaknya juga akan membantu untuk bisa sama-sama mengawalnya. Ini memang pekerjaan yang perlu kinerja tinggi dan berkelanjutan, katanya lagi.
Lebih lanjut Abdul Haris mengatakan, peluncuran ini menjadi langkah awal, khususnya dengan UI, untuk bisa menggarap bagaimana memanfaatkan nilai ekonomi mangrove ini.
Sepanjang Pantai Utara Jawa, mulai dari Cirebon sampai Probolinggo, kurang lebih ada 33 pemerintahan daerah kabupaten/ kota.
Haris menjelaskan dari Tegal, Pemalang, Semarang itu, sampai Demak ternyata pada titik-titik dimana ada mangrove juga yang terhambat. Ini mungkin potensi untuk menyelamatkan lingkungan, katanya.
"Kami targetkan dalam Pemerintahan Presiden Prabowo harus ada bentuk kongkret nyata dengan bentuk kerja yang berkelanjutan, sehingga harus ada pemetaan dari A sampai Z, karena menciptakan regulasi ini tidak mudah," ujarnya lagi.
Haris mengakui belum bisa menghitung secara rupiah tapi praktiknya, industri mengeluarkan karbon itu harus ada insentif ke pemerintah daerah setempat karena sudah menyiapkan dan menjaga mangrovenya.
Konversinya nanti yang akan kami lakukan tarifnya. Nanti kami bekerjasama dengan pemerintah daerah, kami akan menentukan pilot project wilayahnya dan juga permasalahannya, katanya lagi.
Baca juga: Unhas dan Hiroshima University perkuat riset mangrove
Pewarta: Feru Lantara
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
