Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut pengelolaan keuangan negara menunjukkan tren yang semakin baik setelah adanya kecenderungan positif dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena banyak pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kementerian, dan lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia menyebut tren meningkatnya perolehan opini WTP merupakan kabar baik bagi tata kelola keuangan negara. Menurut dia, opini WTP menunjukkan adanya kesesuaian antara bukti dan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
"WTP itu adalah kesesuaian antara bukti keuangan dengan akuntansi standar pemerintah," kata Muzani seusai pertemuan dengan Pimpinan BPK di Gedung BPK, Jakarta, Senin.
Dengan adanya tren positif itu, menurut dia, pemerintahan harus terus mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan keuangan negara agar semakin akuntabel, efektif, dan efisien.
Dia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara diperlukan agar penggunaan anggaran pemerintah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Artinya penyelenggaraan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan bagus. Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel dan akan semakin efektif dan efisien dari pengelolaan keuangan negara," kata dia.
Dalam kesempatan itu, dia mengatakan bahwa pertemuan MPR RI dengan pimpinan BPK menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi kebangsaan antar-lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026.
"Alhamdulillah hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturahmi dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan," katanya.
Dalam pertemuan tersebut, MPR dan BPK membahas sejumlah hal, termasuk persiapan menjelang penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR.
Muzani mengatakan, salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah laporan kinerja tahunan pemerintah yang nantinya disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR.
Menurut dia, pertemuan dengan BPK penting untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
"Kami berharap dari dalam diskusi itu nanti ketika akan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata dia.
Baca juga: BPK: Semua K/L di lingkungan pemeriksaan Ditjen PKN I dapat opini WTP
Baca juga: BPK ingatkan WTP langkah awal penguatan tata kelola yang transparan
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
