Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan berupaya melengkapi imunisasi bagi yang belum pernah mendapatkannya atau yang disebut sebagai zero dose, guna mengatasi ketertinggalan tersebut sambil mengejar target cakupan imunisasi ideal per tahunnya.
Direktur Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine mengatakan dalam siaran di Jakarta, Rabu, total jumlah anak yang tidak pernah imunisasi atau zero dose naik kembali menjadi sekitar 900 ribuan, hampir satu juta. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian bersama agar imunisasi segera dilengkapi.
"Kita coba melakukan bulan imunisasi anak nasional tahun 2022. Memang kita bisa menekan angka zero dose kita. Dari 1 juta lebih kita turunkan enam ratusan di tahun 2023. Tetapi sayang tahun 2023 dan 2024 kemarin cakupan kita juga gak bagus-bagus amat," kata Direktur Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine.
Adapun Pekan Imunisasi Dunia 2025 mengusung tema “Immunization for All is Humanly Possible” yang berarti imunisasi bagi semua orang dapat dicapai secara manusiawi, sedangkan secara nasional, temanya adalah “Ayo Lengkapi Imunisasi, Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas”.
Baca juga: Pemerintah berusaha pastikan anak-anak dapat imunisasi lengkap
Mengutip data 2022 dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Prima menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara di peringkat ketujuh tertinggi di dunia dalam hal jumlah anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi.
Menurutnya, momen ini menjadi penting untuk mengadvokasi tentang pentingnya imunisasi bagi anak. Imunisasi merupakan kontributor yang cukup besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI), karena imunisasi dapat menurunkan resiko kematian yang tidak diinginkan dan menaikkan angka harapan hidup.
Selain itu, imunisasi merupakan cara pencegahan yang paling efektif, karena dapat menciptakan kekebalan imunitas atau herd immunity.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyoroti pentingnya peran tenaga kesehatan dalam melakukan pendekatan secara personal dan empatik kepada para orang tua, agar mereka teredukasi sehingga mau memberikan imunisasi pada anaknya.
Dia mencontohkan, dapat memberikan nomor yang dapat dihubungi kepada orang tua, agar apabila anak mengalami Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI) seperti demam, orang tua atau wali dapat langsung berkonsultasi.
Kemudian, melakukan komunikasi yang tepat. Prima mencontohkan, topik seputar ekonomi dapat menjadi awal pembicaraan seputar imunisasi bagi ibu-ibu.
"Berat kan ya bayar pajak, semua-semua dipajakin. Kita duduk di restoran, makan, bayar pajak. Naik motor, sepanjang motor itu masih di tangan kita, kita bayar pajak. PBB bayar. Nah tau gak pajaknya untuk apa? Uangnya, pajak itu dikumpulkan salah satunya untuk beli vaksin," katanya.
Prima menilai, jika ibu-ibu ini tidak membawa anaknya untuk imunisasi, maka mereka rugi karena tidak menikmati hasil dari pajak yang mereka bayarkan.
Vaksin yang gratis, katanya, bukan berarti kualitas produknya abal-abal atau rendah, melainkan karena dibeli oleh uang rakyat. Produk-produk yang diberikan, katanya, sama kualitasnya dengan yang diberikan di fasilitas swasta, aman, dan sudah ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Baca juga: Dukung PID, Kemenkes ingatkan imunisasi lengkap sebagai hak anak
Baca juga: Kemenkes: Testimoni efektif yakinkan publik untuk ikuti imunisasi
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025
