Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjalin kerja sama dengan Yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia setelah sebelumnya sempat terhenti selama lima tahun terakhir.
"Sore hari ini saya merasa senang sekali, rasa gembira setelah ada jeda lima tahun akhirnya pada hari ini Kementerian Kehutanan dan WWF kembali menandatangani MoU yang akan membuat atau menjalin kerja sama yang tertunda itu bisa dilanjutkan, bahkan Insya Allah lebih produktif," kata Menhut Raja Juli Antoni di Jakarta, Rabu.
Hal itu diungkapkannya setelah menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenhut yang diwakilkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut Satyawan Pudyatmoko dengan WWF di Kantor Kemenhut pada hari ini.
Menhut memastikan pihaknya terbuka untuk kerja sama dengan berbagai pihak selama memiliki tujuan yang produktif.
Ia menyampaikan, Kemenhut dan WWF memiliki banyak rencana kerja sama, salah satu prioritasnya yakni pengelolaan tanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk koridor gajah di Aceh.
Kemenhut, katanya, sangat terbuka dengan bentuk kolaborasi dengan siapapun selama baik dan produktif.
"Dengan WWF ini kita punya banyak rencana kerja termasuk koridor Gajah di Aceh dari tanah yang diserahkan Pak Presiden Prabowo yang jadi elephant sanctuary, koridor gajah, demi gajah kita yang lebih baik, lingkungan kita yang lebih baik, dan hutan kita yang lebih keren," ujar Menhut.
Dalam kesempatan tersebut, CEO Yayasan WWF Indonesia Aditya Bayunanda mengaku senang dengan terjalin kembalinya kerja sama dengan Kementerian Kehutanan.
Dia mengatakan pihaknya akan membantu pemerintah untuk menjaga konservasi dan pengelolaan satwa langka dan terancam punah.
"Tentu saja harapan kita, kita bisa kembali membantu dalam konteks menjaga konservasi dan pengelolaan terutama satwa-satwa yang langka dan endangered. Ini juga sesuai dengan program pemerintah dan arahan Pak Menteri tadi, adalah bagaimana kita secara bersama-sama dengan prinsip-prinsip saling menghormati, komunikasi yang baik, itu bisa memajukan pengelolaan dan konservasi di Indonesia, dan tentu saja buat kami ini satu kepercayaan dan juga kehormatan bagi kami untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut," ujar Aditya.
Ia memastikan, koridor gajah di Aceh akan menjadi prioritas utama yang akan dilakukan WWF Indonesia setelah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Selain itu, Aditya juga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi mengembangkan rencana aksi dengan UPT terkait.
"Berikutnya, kita juga akan duduk dengan masing-masing UPT untuk mengembangkan rencana action plan bersama, ini tadi ada 15 UPT, di dalam MoU disebutkan waktu sekitar 24 bulan untuk menyelesaikan action plan dengan masing-masing UPT ini. Tapi yang jelas sesuai yang disampaikan Pak Menteri, Aceh menjadi prioritas utama yang akan kita mulai kerjakan," tuturnya.
Kerja sama itu sendiri memiliki periode waktu lima tahun, melingkupi perlindungan dan pengamanan kawasan melalui kegiatan patroli dan penjagaan kawasan, pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi dan restorasi. Akan dilakukan pula pengawetan flora dan fauna, melalui kegiatan penelitian, inventory dan monitoring, penanganan konflik satwa liar. Serta pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan, melalui kegiatan promosi.
Kerja sama dengan WWF Indonesia ini akan dilaksanakan pada 15 UPT Ditjen KSDAE, dengan rincian Balai Besar KSDA Sumatera Utara, Riau, Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Ujung Kulon, Sebangau, Wakatobi, dan Komodo.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025
