Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan menyiapkan program khusus serta alokasi anggaran terintegrasi untuk memulihkan kawasan perkebunan kopi Gayo berbasis agroforestri, yang terdampak bencana tanah longsor dan banjir di Provinsi Aceh.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan, langkah taktis tersebut digulirkan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial melalui skema pendampingan intensif bagi para petani lokal di kluster Dataran Tinggi Gayo.
"Contohnya adalah di Aceh, Dataran Gayo, di situ terjadi banyak longsor ya kemudian ada juga banjir, di situ adalah komoditas kopi Gayo. Kami melalui Ditjen Perhutanan Sosial akan ada program dan anggaran untuk melakukan pendampingan bagaimana kemudian agroforestri kopi di daerah terdampak itu bisa dipulihkan," kata dia.
Rohmat memaparkan intervensi pemulihan ekologi sekaligus ekonomi hulu tersebut mencakup wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, hingga Kabupaten Gayo Lues.
Untuk membiayai pemulihan tersebut, Kemenhut tidak hanya mengandalkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN, tetapi juga mengusulkan pendanaan alternatif melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Kementerian Keuangan.
Dia juga menegaskan komitmen Kemenhut untuk terus berkoordinasi secara ketat dengan otoritas terkait agar usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2026 dapat segera direalisasikan. Adapun anggaran yang diusulkan untuk pemulihan kawasan hutan yang rusak di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara mencapai senilai Rp8 triliun.
Di sisi lain, menyikapi isu kerusakan hutan, Rohmat menambahkan Kemenhut berkomitmen menekan laju deforestasi tahunan melalui penguatan sistem pemantauan bukaan lahan, proteksi kawasan, serta penegakan hukum yang melibatkan pemerintah daerah.
Langkah ini sejalan dengan desakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alexendra Lukman selaku pimpinan rapat yang mengingatkan agar anggaran untuk pemulihan bencana alam yang terjadi tahun 2025, tidak terus-menerus ditunda atau dialihkan menjadi beban ABT tahun berikutnya.
"Biar konkret, karena bencananya di 2025 maka argumentasinya adalah ABT tahun 2026. Oke sampai sekarang belum direalisasikan. Yang kami maksud adalah ini jangan jadi ABT 2027. Ya kalau ABT-ABT terus ya kapan mau diselesaikan pemulihannya? Gitu lho. Oke. Sepakat gitu ya Pak Wamen?," kata Alexandra.
Alexandra bersama mayoritas anggota parlemen dalam rapat memandang penting upaya pemulihan tersebut, mengingat luasan hutan yang mengalami penyusutan atau kerusakan yang memicu bencana banjir disertai tanah longsor dengan dampak signifikan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat mencapai 1,2 juta hektare.
Baca juga: Kemenhut anggarkan Rp667 miliar guna sejahterakan warga sekitar hutan
Baca juga: Wamenhut: Penguatan UU Kehutanan demi pengelolaan hutan berkelanjutan
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
