Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengupayakan integrasi data lintas lembaga serta menerapkan teknologi Weight in Motion (WIM) untuk mengatasi persoalan Over Dimension Over Loading (ODOL) sekaligus menekan praktik pungli di jalanan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kemenhub Aan Suhanan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan data angkutan barang dan logistik yang tersebar di Kepolisian, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, serta Kemenhub akan digabungkan sehingga tercipta basis data tunggal yang valid dan transparan.
"Data terkait dengan angkutan barang, angkutan logistik ini saat ini masih ada di mana-mana. Ini nanti akan diintegrasikan sehingga kita punya data. Data yang valid terkait dengan angkutan barang atau angkutan logistik ini," kata Aan.
Dengan data lengkap, sistem penegakan hukum akan berbasis teknologi, menggantikan ketergantungan pada jembatan timbang yang selama ini hanya memproses 0,3 persen kendaraan sehingga dianggap tidak efektif.
Teknologi WIM memungkinkan kendaraan tidak perlu berhenti di jembatan timbang, karena data otomatis terekam dan bisa langsung digunakan untuk keperluan pengawasan maupun penegakan hukum secara real time.
Dia juga berharap sistem baru itu mampu mengurangi interaksi langsung antara pengemudi dengan petugas penegak hukum, sehingga potensi pungutan liar atau pungli yang marak di jembatan timbang bisa dihapuskan.
Kemenhub menyebutkan, teknologi berbasis data dan otomatisasi ini merupakan jawaban atas keresahan para pengemudi angkutan barang terkait praktik pungli yang mencederai keadilan dan ketertiban dalam dunia transportasi.
Melalui langkah integrasi data dan penerapan WIM, Kemenhub berharap efektivitas pengawasan ODOL meningkat, keadilan tercapai, dan keselamatan jalan bagi masyarakat bisa lebih terjamin secara berkelanjutan.
"Ini untuk memenuhi juga tuntutan dari para pengemudi terkait ODOL, dengan WIM yang akan diterapkan nanti, ini bisa kita jawab, bisa kita kurangi, eliminasi terkait dengan pungli di jembatan penimbangan," kata Aan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sebelumnya menegaskan kebijakan kendaraan zero over dimension over loading (ODOL) perlu dipercepat sebelum 2027 untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
Menhub ditemui di Jakarta, Rabu (9/7), mengatakan kebijakan zero ODOL telah lama direncanakan sejak 2009, namun terus mengalami penundaan hingga saat ini.
"Mundur mungkin ya, tapi saya harapkan tidak sampai terlalu lama karena kalau sampai (tahun) 2027, itu seperti yang sudah saya bilang, semakin kita mengundur maka kita akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan yang lebih banyak," kata Menhub.
Oleh karena itu dia menekankan pentingnya percepatan penerapan kebijakan zero kendaraan ODOL demi mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan transportasi jalan nasional.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
