Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membuka peluang mengintegrasikan Tempat Penitipan Anak (TPA) atau Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dengan koperasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga/BKKBN Irma Ardiana di Jakarta pada Senin menyampaikan pentingnya komitmen dari pemerintah daerah (pemda) untuk merangkul para pemangku kepentingan agar berkolaborasi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem melalui Program Tamasya dan koperasi.
"Kita sedang inisiasi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), bagaimana membentuk Koperasi Tamasya yang memang sumber dayanya dari masyarakat setempat, lebih kepada gotong-royong, begitu. Nah nanti akan kita lihat apakah nanti bisa dihubungkan antara Program Tamasya ini dengan metode pendekatan koperasi," ujar Irma.
Ia menambahkan Kemendukbangga/BKKBN mendorong perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah timur Indonesia untuk menyediakan Tamasya guna memfasilitasi para pekerjanya agar tetap bisa memberikan pengasuhan yang berkualitas bagi anak-anaknya.
Baca juga: Mendukbangga cek Tamasya Asri pastikan anak dapat pola asuh yang layak
"Jadi perusahaan di wilayah timur itu kan banyak tambang, itu kan banyak laki-laki yang keluarganya tidak ada di sana. Jadi kalau misalkan mereka tanya, mana tempat penitipan anaknya, tidak ada kan? Sedangkan pekerjanya mayoritas laki-laki, nah ini kita arahkan dia ke Indonesia timur dulu, yang terdekat dulu jadi nanti kita cari berdasarkan data, mana yang TPA-nya berbasis masyarakat, itu yang kita utamakan," paparnya.
Irma juga menegaskan pentingnya pemerintah daerah turut aktif mengadvokasi perusahaan-perusahaan agar turut bekerja sama untuk mendirikan Tamasya di wilayah kerjanya sehingga memudahkan para pekerja untuk mengakses tempat pengasuhan sambil tetap produktif bekerja.
Hingga saat ini, terdapat sedikitnya 50 perusahaan yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan perwakilan BKKBN di provinsi. Dari 50 perusahaan tersebut, terdapat 75 TPA yang sudah didampingi Kemendukbangga/BKKBN. Mayoritas TPA masih berada di Pulau Jawa dan Sumatera.
"Itu data sekarang ya, mungkin kemudian nanti akan berkembang. Memang kita punya pekerjaan rumah untuk wilayah 3T dan masyarakat, terutama yang miskin, jadi kami harap pemerintah daerah juga bisa menggandeng perusahaan-perusahaan, digerakkan supaya nanti bisa bekerja sama," ucap Irma.
Baca juga: Kemendukbangga siapkan program Tamasya cegah 'Childfree'
Ia melanjutkan Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah memiliki Program Taman Asuh Sejahtera yang disubsidi penuh oleh APBN maupun APBD.
"Nanti kita akan buka peluang untuk perusahaan-perusahaan juga bisa membentuk untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan," tuturnya.
Kemendukbangga/BKKBN mencatat terdapat 3.202 layanan Tamasya di seluruh Indonesia yang sudah tersertifikasi hingga Oktober 2025.
Berdasarkan studi yang dilakukan di berbagai negara maju, kata dia, investasi dalam fasilitas child care atau tempat penitipan anak dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 10 sampai 20 persen.
Baca juga: Mendukbangga ajak tempat usaha mengimplementasikan program Tamasya
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
