AHY minta ekspansi data center perhatikan ketahanan air

4 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pengembangan pusat data (data center) harus diimbangi dengan strategi menjaga ketersediaan air nasional.

Menurut Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY, ekspansi industri digital yang masif berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pasokan air, terutama karena air menjadi komponen utama dalam sistem pendingin data center.

"Sedangkan kita ingin membangun data center ini di seluruh Indonesia, bahkan Indonesia menjadi hub dari data center di kawasan Asia Tenggara. Kita butuh air termasuk juga untuk industrial boilers. Jadi ini juga harus dihitung dengan cermat," kata AHY dalam Water Town Hall Meeting di Jakarta, Selasa (24/2).

Pada diskusi yang sama, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi mengatakan bahwa pengelolaan air memang tidak bisa lagi dilakukan secara sektoral atau terpisah.

Ia menekankan pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lintas sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, energi, hingga industri digital. Dirinya pun menggaris bawahi bahwa industri data center tergolong sangat intensif dalam penggunaan air.

Berdasarkan perhitungannya, untuk setiap 1 megawatt (MW) beban teknologi informasi (IT load), sistem pendingin berbasis evaporative cooling atau cooling tower bisa membutuhkan 1,5 hingga 3 juta liter air per bulan.

Namun di sisi lain, ia mengakui ekonomi masa depan Indonesia bakal sangat bergantung dengan pengembangan pusat data dan transformasi digital. Karena itu, tantangannya adalah memastikan ekspansi industri tetap selaras dengan keberlanjutan sumber daya air.

"Bicara tantangan yang lebih besar lagi, Ibu Bapak bisa membayangkan bahwa saat ini masih ada 2,2 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman. 3,5 miliar orang yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang aman. Jadi dari sisi jumlah, it's very big, dan ini harus ditangani," ujar dia.

Besarnya angka tersebut menunjukkan krisis air merupakan tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.

"Maka mau tidak mau, kita harus meninggalkan pendekatan yang sifatnya silo, pendekatan yang sifatnya berdiri sendiri. Karena air mengajarkan satu hal yang penting bagi kita, yaitu kita tidak akan dapat menyelesaikan krisis air sendirian," katanya menambahkan.

Adapun investasi di sektor air menjadi elemen krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ia menyebut kebutuhan pendanaan global untuk sektor air dan sanitasi diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS per tahun. Sementara itu, kesenjangan pendanaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan keenam masih berada di kisaran 131-140 miliar dolar AS per tahun.

Mengutip kajian Bank Dunia, mantan menteri luar negeri itu mengatakan setiap 1 dolar AS investasi di sektor air dapat menghasilkan pengembalian ekonomi sekitar 6,8 dolar AS, baik melalui peningkatan produktivitas, pengurangan biaya kesehatan, maupun stabilitas sosial.

Retno juga merujuk analisis World Resources Institute (WRI) yang memperkirakan penyediaan akses air bagi seluruh populasi dunia membutuhkan alokasi sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, atau setara sekitar 0,29 dolar AS per orang per hari.

Menurut Retno, tantangan pembiayaan sektor air semakin kompleks karena air berperan sebagai penghubung lintas sektor, mulai dari pertanian, energi, kesehatan, hingga industri.

Secara global, sektor pertanian tercatat menyerap sekitar 72 persen penggunaan air tawar, sehingga pengelolaan dan pembiayaan air berimplikasi langsung terhadap ketahanan pangan dan ekonomi.

"Air adalah enabler bagi banyak sektor. Karena itu, pendekatan pembiayaan sektor air juga harus lintas sektor dan kolaboratif," ujar dia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |