Badung, Bali (ANTARA) - Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT, Ivanovich Agusta menyatakan bahwa ruang komunitas digital desa menentukan keberhasilan program desa cerdas.
"Tahun 2025, salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah desa cerdas, dan selama sekian hari ini kita juga mempelajari ulang apa saja komponen-komponen dari desa cerdas. Yang paling penting tentu saja Ruang Komunitas Digital Desa atau RKDD," katanya dalam penutupan Lokakarya Exit Strategy Desa Cerdas di Badung, Bali, Rabu malam.
Ia mengemukakan ke depan kegiatan-kegiatan pemberdayaan menjadi penting bagi desa untuk saling berbagi praktik baik dan membuat inovasi guna memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk pembiayaan desa cerdas.
Baca juga: Kemendes ingatkan pemda gunakan dana desa untuk desa cerdas sesuai UU
"Yang menarik, APBDes di tahun 2014 sebelum UU Desa dijalankan itu sebesar Rp24 triliun. Tahun ini, berdasarkan data dari para tenaga pendamping profesional atau pendamping desa itu Rp126 triliun. Jadi, itu jumlah yang sangat besar, dan satu hal yang bisa dilakukan desa dengan finansial yang besar itu adalah bagaimana mereka bisa membeli atau menyewa inovasi," ujar dia.
Untuk itu, menurutnya, sistem seperti Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) menjadi salah satu inovasi yang bisa dioptimalkan untuk menuju desa cerdas.
"Jadi, P2KTD itu semacam e-commerce (niaga elektronik) berupa inovasi-inovasi yang bisa disewa, bisa dibeli oleh desa, termasuk tenaga ahli yang bisa dihubungi oleh desa sebenarnya idenya seperti itu. Jadi, harapannya desa dapat melaju lebih cepat," ucapnya.
Ivanovich menambahkan pihaknya akan terus melaksanakan evaluasi kebijakan untuk mewujudkan Asta Cita Prabowo-Gibran.
"Yang dibutuhkan untuk evaluasi dampak desa cerdas sesuai Asta Cita keenam itu pasti dampaknya terhadap pengurangan pengangguran, yaitu peningkatan kesempatan kerja, sehingga ada pemerataan ekonomi dan wilayah, serta pengurangan indeks kemiskinan," paparnya.
Ia menekankan pentingnya pembudayaan data dan transparansi kepada masyarakat untuk mewujudkan desa cerdas.
Baca juga: Kemendes: Akademi Desa tingkatkan literasi digital menuju desa cerdas
Baca juga: Kemendes kedepankan kolaborasi dalam sukseskan Desa Cerdas
"Perlu membudayakan data, karena seluruh perencanaan pembangunan akan berbasis data, sehingga kita mesti menyiapkan, tahun 2025, ketika transparansi data sudah terbuka, siap-siap menjelaskan kepada masyarakat, mulai dari RT, RW, kepala desa itu harus membudayakan data, siap-siap juga akan banyak ditanya oleh masyarakat," tuturnya.
Acara Lokakarya Exit Strategy Desa Cerdas diselenggarakan di Badung, Bali, pada 16-19 Desember 2024, dengan peserta pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan pendamping desa dari empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
