Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama memperkuat pemerataan akses layanan kesehatan bagi peserta didik madrasah, termasuk yang menempuh pendidikan di madrasah swasta, mengingat sebagian besar madrasah di Indonesia dikelola masyarakat dan menaungi jutaan peserta didik.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amin Suyitno mengatakan saat ini terdapat lebih dari 80.000 madrasah dengan jumlah siswa mencapai sekitar 10,5 juta anak. Dari keseluruhan madrasah tersebut, hanya sekitar lima persen yang berstatus negeri, sementara mayoritas lainnya merupakan madrasah swasta.
“Kami memiliki lebih dari 80.000 madrasah dengan jumlah siswa mencapai sekitar 10,5 juta anak. Dari total tersebut, kita hanya memiliki lima persen yang berstatus madrasah negeri, sementara selebihnya adalah swasta,” ujar Suyitno di Jakarta, Kamis.
Menurut Suyitno, komposisi tersebut menunjukkan besarnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah sekaligus pentingnya memastikan layanan publik dapat menjangkau seluruh peserta didik secara merata.oleh karena itu itu, Kemenag membuka ruang fasilitasi terhadap layanan kesehatan pemerintah yang dapat diberikan di lingkungan lembaga pendidikan di bawah naungannya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan peserta didik madrasah, baik di lembaga negeri maupun swasta, memperoleh dukungan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar dalam proses pendidikan.
“Bagi kami di ekosistem pendidikan Islam berlaku prinsip bahwa orang mukmin yang kuat fisiknya jauh lebih baik dan dimuliakan daripada yang lemah. Selain itu, ada pepatah al-aqlus salim fil jismis salim. Tidak mungkin anak-anak kita menjadi sehat dan cerdas jika akal dan badannya menjadi sarang penyakit,” ujarnya.
Kehadiran layanan kesehatan di lingkungan madrasah juga menjadi bagian dari upaya memperkuat deteksi dini terhadap masalah kesehatan peserta didik.
Melalui fasilitasi tersebut, layanan pemerintah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak lembaga pendidikan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan peserta yang ditemukan memiliki masalah kesehatan melalui proses pemeriksaan dapat memperoleh tindak lanjut pengobatan melalui fasilitas kesehatan pemerintah. Untuk kasus TBC, misalnya, pengobatan tersedia secara gratis melalui puskesmas.
“Penyakit ini bisa disembuhkan secara tuntas. Jika dari hasil deteksi dini ditemukan ada yang positif, tidak perlu khawatir atau menjadi stigma. Bahkan, sebagai langkah pencegahan, jika ada satu kasus, maka teman atau keluarga yang tinggal berdekatan juga akan diberikan obat pencegahan dari puskesmas selama tiga bulan, dan semuanya gratis,” ujar Menkes.
Baca juga: Tim medis Bogor layani kesehatan warga terdampak banjir Aceh Tamiang
Baca juga: Kemenimipas-Kemenkes sinergi tingkatkan layanan kesehatan di lapas
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
