Jakarta (ANTARA) - Berbagai kabar di ranah hukum telah diwartakan ANTARA pada Selasa (6/1), mulai dari anggota DPR Rieke Diah Pitaloka berpeluang dipanggil KPK hingga tersangka pembalakan liar di Sumatera Utara yang berkaitan dengan banjir bandang pada akhir November 2025.
Berikut sejumlah berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.
1. KPK buka peluang panggil Rieke Diah Pitaloka di kasus Ade Kuswara
KPK membuka peluang untuk memanggil anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta) Rieke Diah Pitaloka terkait kasus yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bila pihaknya membutuhkan keterangan Rieke Diah Pitaloka, maka informasi yang didapatkan akan membuat penyidikan kasus dugaan suap proyek di Bekasi semakin terang.
Baca selengkapnya di sini.
2. Dua terdakwa kasus pengadaan fiktif didakwa rugikan negara Rp46,8 miliar
Dua terdakwa dalam kasus dugaan pengadaan fiktif di Divisi Engineering, Procurement, and Construction PT Pembangunan Perumahan atau PP (Persero) tahun 2022–2023 didakwa merugikan negara Rp46,8 miliar.
Kedua terdakwa, yakni Kepala Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT PP tahun 22021–2024 Didik Mardiyanto serta Senior Manager Finance dan Human Capital Divisi EPC PT PP Herry Nurdy Nasution.
Baca selengkapnya di sini.
3. Ketua KPK sebut lima penyidik jadi kapolres adalah kewenangan Polri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto mengatakan bahwa lima penyidik yang diangkat menjadi kepala kepolisian resor atau kapolres di sejumlah daerah adalah kewenangan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
"Saya kira kewenangan sepenuhnya ada di Mabes Polri untuk menentukan," kata Setyo usai menghadiri acara di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (6/1).
Baca selengkapnya di sini.
4. Pigai sebut RI jadi Dewan HAM PBB, akan tangani krisis Venezuela
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa Indonesia yang akan menjadi Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bakal mengurusi permasalahan yang dialami Venezuela.
Menurut dia, Indonesia dalam sejarah berdirinya selama 80 tahun, untuk kali pertama kini bisa memimpin lembaga multilateral dunia. Dia mengatakan prestasi itu merupakan hal yang luar biasa.
"Besok yang Venezuela nanti putra Indonesia yang akan menangani Venezuela," kata Pigai di Gedung Kementerian HAM di Jakarta, Selasa (6/1).
Baca selengkapnya di sini.
5. Bareskrim Polri tetapkan tersangka kasus pembalakan liar di Sumut
Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri mengungkapkan telah menetapkan tersangka kasus dugaan pembalakan liar hingga mengakibatkan bencana banjir di Sumatera Utara.
"Sudah (penetapan tersangka)," kata Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Moh. Irhamni di Jakarta, Selasa (6/1).
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
