Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen pengendalian perubahan iklim melalui program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus/REDD+).
Kepala Dishut Kalsel Fathimatuzzahra menegaskan komitmen itu di Banjarbaru, Kamis, dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik rencana pelaksanaan Program REDD+ untuk pengelolaan serta pelestarian hutan secara berkelanjutan.
“Program REDD+ merupakan peluang besar bagi Provinsi Kalsel untuk memperoleh dukungan finansial dalam upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” katanya.
Dia menegaskan pentingnya kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik ini untuk membangun pemahaman yang sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat terhadap konsep dan manfaat yang ditawarkan oleh sumber pendanaan REDD+.
Baca juga: Penggiat konservasi soroti peran kupu-kupu jadi bioindikator ekosistem
“Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan pengelolaan sumber daya hutan di Kalsel dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Fathimatuzzahra mengatakan sosialisasi REDD+ ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Kehutanan, serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berfungsi mengelola dana lingkungan hidup, termasuk pendanaan untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim dan konservasi hutan.
Pada kegiatan ini, para narasumber memberikan penjelasan mendalam mengenai kebijakan nasional REDD+, mekanisme pendanaan, serta langkah-langkah implementasi di tingkat daerah.
Selain itu, kegiatan juga diisi dengan coaching clinic bagi Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalsel melibatkan narasumber dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan lembaga perantara Penabulu, dengan materi teknis penyusunan dokumen perencanaan, mekanisme pelaporan, serta tata cara pengajuan dukungan pendanaan berbasis hasil.
Baca juga: Dari Jakarta ke Belem, langkah panjang Indonesia tuk aksi nyata COP30
Fathimatuzzahra berharap pendekatan ini dapat memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengelola program REDD+ di tingkat tapak secara efektif dan terukur.
“Kami berharap Kalsel dapat menjadi salah satu provinsi terdepan dalam implementasi REDD+ di Indonesia, sebagai komitmen nyata pengendalian perubahan iklim untuk pelestarian hutan bagi generasi mendatang,” ujar Fathimatuzzahra.
Baca juga: PBB: Emisi gas rumah kaca global pada 2024 capai rekor tertinggi
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
