Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan lahirnya wirausaha produktif sebagai langkah strategis untuk menanggulangi dampak pemutusan hubungan kerja di sektor industri secara inklusif dan berkelanjutan.
"Jadi gimana pun juga PHK (pemutusan hubungan kerja) itu tentu akan ada dampaknya. Tugas kita adalah mengkompensasikan dengan menciptakan lapangan kerja baru dan juga pengusaha baru," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie ditemui di sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta, Selasa.
Aninta menyampaikan hal itu menanggapi isu PHK Panasonic dengan langkah positif, yaitu mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan jumlah pengusaha nasional untuk menjaga stabilitas industri.
Menurut dia, PHK dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perlambatan ekonomi, disrupsi teknologi, maupun kebijakan tertentu, sehingga semua pihak perlu bahu membahu menyikapinya secara konstruktif.
Baca juga: Kadin perkuat Satgas MBG dukung SPPG demi gizi 80 juta anak Indonesia
Kadin optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali mencapai di atas 5 persen, bahkan menuju 8 persen, jika pemberdayaan dan pemerataan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, dunia usaha melihat fenomena PHK bukan sebagai sinyal melemah ekonomi, melainkan sebagai tantangan untuk mencari terobosan baru dalam menumbuhkan sektor industri dan memperluas pasar.
"Tapi yang paling penting ialah kita memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena setiap pertumbuhan ekonomi yang 5-6 persen itu bisa menciptakan 2,5 juta lapangan kerja," ucapnya.
Kadin juga aktif menjajaki peluang ekspor melalui diplomasi tarif dagang, yang dinilai mampu membuka pasar internasional dan memperluas kapasitas produksi industri lokal Indonesia.
Anindya memastikan Kadin terus bersinergi dengan pemerintah menjaga kebijakan agar pro-industri, sekaligus mendukung pengusaha bertahan dan berkembang menghadapi dinamika ekonomi global.
Baca juga: Kadin bentuk tim verifikasi sikapi isu di Cilegon demi jaga investasi
"Bahkan kita mesti mencari celah-celah, bahkan dengan diplomasi tarif dagang, ini. Saya melihat kalau misalnya kita bermain pandai, bisa menciptakan lapangan kerja juga, karena artinya akan banyak sekali ekspor yang bisa lebih banyak lagi," kata Anindya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan secara global yang dilakukan Panasonic Holdings tidak terjadi di Indonesia.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Senin (12/5) menyatakan, justru Indonesia tetap menjadi salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.
"PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat," katanya.
Ia mengakui bahwa utilisasi industri elektronik saat ini sedang berada pada level yang rendah, yakni 50,64 persen pada triwulan I tahun 2025. Sedangkan, sebelum masa pandemi COVID-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6 persen.
Kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompetitif.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
