Sorong (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii meninjau langsung operasional Kantor SAR Sorong dan sekaligus mengevaluasi kebutuhan sarana prasarana dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Papua Barat Daya, Kamis.
"Kunjungan ini tujuannya untuk memastikan kesiapsiagaan personel serta ketersediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan (SAR) di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi antara jajaran Kantor SAR se-Papua," jelasnya.
Menurut dia, seluruh Kantor SAR di Indonesia merupakan pelaksana tugas Basarnas sebagai lembaga yang menjalankan amanat undang-undang dalam penanganan kedaruratan.
"Penanganan kedaruratan itu mencakup bencana, kecelakaan transportasi, hingga kondisi yang membahayakan manusia,” ujarnya.
Ia menyebut, saat ini Basarnas memiliki 45 kantor SAR di seluruh Indonesia, enam di antaranya berada di wilayah Papua.
Baca juga: Basarnas dan Korem 132/Tadulako perkuat kolaborasi penanganan bencana
Kantor SAR Sorong, tambah dia, menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk berdialog langsung dengan para kepala Kantor SAR dan mendengar berbagai masukan serta kendala di lapangan.
Menurutnya, pengecekan langsung terhadap peralatan dan fasilitas menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan penanganan bila terjadi bencana.
“Jenis dan jumlah sarana prasarana sebenarnya sudah terdata di kantor pusat, tetapi kami tetap perlu memverifikasi kondisi fisik di lapangan,” jelasnya.
Ia pun menegaskan pentingnya pembinaan potensi SAR di setiap wilayah agar masyarakat dan lembaga mitra mampu melakukan tindakan awal sebelum tim Basarnas tiba di lokasi kejadian.
"Bila peralatan di Kantor SAR setempat belum mencukupi, maka bantuan dapat dikirim dari kantor terdekat atau dari pusat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kabasarnas juga menyoroti persiapan siaga SAR menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Ia memastikan seluruh jajaran Basarnas akan bekerja secara sinergis dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Kami selalu berkoordinasi lintas sektor. Untuk transportasi kami berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, sementara untuk kesiapan infrastruktur bersama Kementerian PUPR dan instansi lain. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” ucapnya.
Selain itu dia juga mengingatkan pentingnya keamanan personel dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.
“Kami tidak akan melakukan kegiatan apa pun jika tidak ada jaminan keamanan bagi personel. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia dan peralatan harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Baca juga: Basarnas: Nduga zona merah, korban longsor ditangani Satgas TNI
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
