Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Jepang mengucurkan pendanaan sebanyak 1,5 juta dolar AS atau sekitar Rp24,6 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil Indonesia, melalui proyek kolaborasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).
Proyek bernama SeaBLUE yang diluncurkan di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Kamis, akan menyasar lebih dari 1.600 nelayan skala kecil di Morotai, Maluku Utara dan Tanimbar, Maluku.
“Pendanaannya 1,5 juta dolar AS,” kata Menteri Ekonomi dan Pembangunan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Ueda Hajime, usai peluncuran program SeaBLUE.
Ueda menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir dan mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya laut secara efektif, menjaga pasokan pangan yang stabil tetap menjadi tantangan mendesak bagi Indonesia.
Pada saat yang sama, pengembangan hilirisasi dan promosi distribusi produk bernilai tambah tinggi ke luar pulau juga sangat penting.
“Oleh karena itu, Pemerintah Jepang memutuskan untuk mendukung proyek yang sangat penting ini melalui kontribusi keuangan dari anggaran tambahan kami,” ucapnya.
Baca juga: KKP gaet dukungan pasar global untuk nelayan kecil di forum laut dunia
Dukungan yang diberikan Jepang di antaranya adalah penguatan kapasitas, penyediaan perahu listrik, dan penyimpanan dingin ramah lingkungan, yang diharapkan akan membantu masyarakat pesisir meningkatkan mata pencaharian mereka secara praktis dan berkelanjutan.
Pemerintah Jepang juga melengkapi proyek SeaBLUE melalui proyek pembangunan pelabuhan perikanan, pasar, dan fasilitas pendingin di lokasi yang sama, yang sedang dijalankan oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA).
“Ke depan, Kedutaan Besar Jepang tetap berkomitmen penuh untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di sektor perikanan dan kemaritiman. Kami sangat berharap mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam inisiatif penting ini,” ujar Ueda.
Turut hadir pada peluncuran SeaBLUE, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia Sujala Pant, menuturkan bahwa UNDP Indonesia menaruh perhatian besar pada pemberdayaan manusia sebagai pusat dari perubahan.
Baca juga: Nelayan kecil tak pernah protes soal VMS, kata Menteri Trenggono
Sujala Pant menuturkan bahwa sektor perikanan di Indonesia, perikanan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif, serta menyumbang lebih dari 80 persen dari total produksi perikanan nasional.
“Namun, sekitar 11 persen dari mereka yang bekerja di sektor perikanan masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan angka ini sedikit lebih tinggi di wilayah-wilayah terpencil, termasuk lokasi tempat kami akan bekerja, seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” ungkap dia.
Bagi UNDP, lanjutnya, teknologi dan infrastruktur tidak cukup tanpa investasi pada kapasitas dan potensi sumber daya manusia lokal, terutama perempuan dan komunitas pesisir, yang menjadi penggerak utama transformasi ekonomi biru.
“Intervensi ini tidak hanya dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi, tetapi juga untuk memperluas peluang bagi seluruh komunitas, khususnya perempuan yang menjadi tulang punggung pusat kegiatan ini,” kata dia.
Baca juga: KKP: Perpres 6/2025 prioritaskan pembudidaya kecil penerima subsidi
Baca juga: Kemenhub bagikan E-Pas Kecil untuk keselamatan nelayan
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
