Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menilai masih berjalannya proses keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai hal yang wajar.
Menurutnya, proses aksesi ke OECD yang masih berjalan dinilai tidak bertolak belakang dengan proses masuknya Indonesia ke BRICS yang relatif lebih cepat.
"Jadi menurut saya wajar proses di OECD masih berjalan, sementara di BRICS boleh dibilang cepat dan itu bukan hal yang saling bertolak belakang menurut saya," ujar Philips di Jakarta, Jumat.
Philips menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berstatus sebagai negara yang mengajukan keanggotaan OECD, sehingga harus melalui berbagai tahapan yang telah ditetapkan organisasi tersebut.
Menurut Philips, setiap organisasi internasional memiliki mekanisme penerimaan anggota yang berbeda.
Dia mencontohkan, negara-negara di luar Asia Tenggara yang ingin menjadi mitra strategis ASEAN harus menandatangani perjanjian tertentu, seperti Treaty of Harmony and Cooperation, serta menerima kebijakan kawasan bebas nuklir ASEAN.
Dia menyebut proses serupa juga berlaku dalam aksesi Indonesia ke OECD, yang bisa berlangsung lebih panjang tergantung pada ketentuan dan kesiapan masing-masing negara.
"Jadi mungkin di OECD prosesnya lebih panjang, itu menurut saya hal yang wajar saja," kata dia.
Baca juga: Istana: Keanggotaan RI di BRICS tak berarti tinggalkan hubungan AS
Baca juga: PM Jepang dukung Indonesia jadi anggota penuh OECD
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keputusan Indonesia untuk masuk ke blok ekonomi global seperti BRICS hingga OECD dilakukan guna kepentingan bangsa.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/12).
Adapun Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann menegaskan tidak ada hambatan bagi Indonesia untuk masuk keanggotaan OECD.
Hal itu dikatakannya usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/11).
"Tidak ada hambatan. Hanya proses yang harus dilalui," ujar Cormann.
Cormann mengatakan bahwa Indonesia telah menunjukkan keinginan kuat untuk bergabung dengan OECD. Dewan OECD, kata dia, juga memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia.
Cormann menyebut, dengan permintaan untuk bergabung, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menyelaraskan diri dengan praktik terbaik global dan standar OECD.
Hal ini dinilainya akan terus meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia sekaligus memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di dalam negeri.
"Kami tengah mengerjakan proses tersebut, tentang bagaimana kami dapat membantu mendukung reformasi positif lebih lanjut bagi Indonesia untuk bergerak maju," ucap dia.
Baca juga: Trump akan kenakan tarif 100% pada BRICS jika ciptakan mata uang baru
Baca juga: Presiden berterima kasih India dukung Indonesia jadi anggota BRICS
Baca juga: Malaysia akan tingkatkan perdagangan dengan BRICS dan Mitra FTA
Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
