Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan Indonesia memiliki modal sosial kuat dalam membangun perdamaian di tengah keberagaman suku, ras, budaya, dan agama.
“Perspektif Kementerian Agama melihat bahwa kerukunan tidak cukup dimaknai sebagai sekadar tidak adanya konflik atau kekerasan, tetapi harus diwujudkan sebagai harmoni aktif melalui tindakan nyata yang mencerminkan cinta kemanusiaan lintas bangsa, budaya, dan agama,” ujar Kamaruddin Amin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Kamaruddin itu disampaikan dalam Seminar Nasional dan Peluncuran Indonesia Friends of Silk Road Club (IFSRC) di Jakarta. Seminar tersebut mengangkat tema "Memahami Global Civilization Initiative (GCI) dari Perspektif Hubungan Indonesia–Tiongkok".
Menurut Kamaruddin, pengalaman Indonesia dalam mengelola keberagaman dapat menjadi modal untuk membangun saling pengertian antarbangsa, budaya, dan agama.
Kamaruddin mengatakan kerukunan tidak berhenti pada kondisi tanpa konflik, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang memperkuat hubungan kemanusiaan lintas batas.
Ia menilai gagasan tersebut relevan dengan Global Civilization Initiative (GCI) yang diperkenalkan Presiden China Xi Jinping yang menekankan dialog, penghormatan terhadap keberagaman, pelestarian warisan budaya, dan hubungan antarmasyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama antarperadaban.
Menurut dia, kebudayaan memiliki peran penting dalam membangun penghormatan terhadap perbedaan dan keberagaman. Karena itu, potensi kebudayaan yang dimiliki Indonesia dan China dapat dikapitalisasi menjadi kekuatan untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat.
“Dari sisi kebudayaan, bagaimana kebudayaan menghargai perbedaan, menghargai diversity. Itu sesuatu yang dikapitalisasi oleh kedua negara, Indonesia dan China," ujarnya.
Kamaruddin menilai China merupakan salah satu peradaban besar dunia yang memiliki pengalaman panjang dalam membangun kebudayaan. Karena itu, inisiatif yang mempertemukan masyarakat Indonesia dan China dinilai dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati yang menjadi salah satu pembicara kunci menekankan tantangan hubungan internasional pada abad ke-21 tidak cukup dihadapi melalui pendekatan ekonomi dan diplomasi formal. Stabilitas jangka panjang membutuhkan kepercayaan, penghormatan, dan saling pengertian antarmasyarakat.
“Diplomasi pada abad ke-21 tidak dapat lagi hanya mengandalkan Government-to-Government (G2G), tetapi juga harus berakar kuat pada People-to-People (P2P) exchanges,” kata dia.
Dalam seminar tersebut disebutkan ada sekitar 20.000 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di berbagai universitas di China.
Bersama peneliti, jurnalis, dan komunitas bisnis dari kedua negara, mereka dinilai memiliki posisi strategis sebagai grassroots diplomat atau duta budaya informal yang memperkuat hubungan Indonesia-China.
Karena itu, IFSRC diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan akademisi, peneliti, media, tokoh agama dan budaya, organisasi kepemudaan, institusi pendidikan, serta dunia usaha.
Baca juga: Menhan tegaskan relasi RI-China di Beijing Xiangshan Forum 2026
Baca juga: China perketat aturan keluar dan masuk untuk tingkatkan keamanan
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
