Surabaya (ANTARA) - Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam forum internasional "Board of Peace" (BoP) memunculkan beragam respons di ruang publik.
Sebagian kalangan memandang langkah ini sebagai strategi diplomatik yang wajar di tengah perubahan konstelasi global. Bersamaan dengan itu, tidak sedikit pula yang mempertanyakannya, bahkan mengaitkannya dengan sikap moral Indonesia terhadap isu Palestina dan dinamika geopolitik Timur Tengah terkini, hingga meningkatnya desakan agar Indonesia segera keluar dari BoP.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak lagi dipahami semata sebagai urusan diplomasi antarnegara, melainkan juga menjadi arena interpretasi politik domestik. Di tengah situasi tersebut, pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya bukanlah apakah keputusan bergabung ke BoP tepat atau tidak, melainkan mengapa langkah itu diambil.
Untuk menjawabnya, kita perlu melihat kebijakan ini dalam konteks perubahan struktur politik internasional dan kepentingan strategis Indonesia, sehingga harus bergabung dalam BoP.
Dunia, saat ini tengah bergerak menuju konfigurasi multipolar. Dominasi tunggal yang pernah menguat, setelah berakhirnya Perang Dingin, perlahan mengalami erosi seiring munculnya kekuatan-kekuatan baru dalam ekonomi dan politik global.
Rivalitas antara Amerika Serikat dan China semakin membentuk ulang peta kekuasaan internasional. Dalam situasi seperti ini, negara-negara menengah, seperti Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana, yakni menjaga otonomi strategis, tanpa terjebak dalam rivalitas blok kekuatan besar.
Dalam tradisi kajian hubungan internasional, dinamika semacam ini sering dijelaskan melalui perspektif realisme. Realisme memandang bahwa negara bertindak, terutama berdasarkan kepentingan nasional dan kalkulasi kekuatan dalam sistem internasional yang anarkis. Meskipun demikian, perkembangan teori menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya ditentukan oleh tekanan struktur global, tetapi juga oleh cara para pemimpin politik menafsirkan perubahan tersebut.
Pendekatan yang dikenal sebagai neoclassical realism melihat bahwa kebijakan luar negeri sebagai hasil interaksi antara tekanan sistem internasional dan pertimbangan domestik para elite negara.
Jika dilihat melalui perspektif ini, langkah Indonesia memperluas keterlibatan dalam berbagai forum internasional menjadi lebih mudah dipahami. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak hanya aktif dalam forum tradisional, seperti ASEAN dan G20, tetapi juga memperluas jejaring diplomasi dengan bergabung dalam berbagai platform global baru, salah satunya adalah keterlibatan dalam BRICS, organisasi yang beranggotakan negara-negara, seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Keputusan ini, bahkan sempat memantik perhatian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyoroti implikasi geopolitiknya.
Baca juga: Indonesia tunda pembahasan Dewan Perdamaian akibat konflik Iran-AS
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
