Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan sebesar 42,6 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
“IESR mendorong pemerintah terus mengawasi implementasi dan mendukung PLN untuk memastikan tercapainya target pembangunan pembangkit energi terbarukan,” ucap Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.
Meskipun demikian, Fabby mengingatkan bahwa target itu masih lebih rendah dibandingkan komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 56 GW pada 2030 dan tidak selaras dengan kebutuhan untuk membatasi kenaikan temperatur global 1,5 derajat celcius sesuai Perjanjian Paris yang memerlukan sektor kelistrikan mencapai puncak sebelum 2030.
Baca juga: Menteri ESDM tambah pembangkit listrik sebesar 69,5 GW di RUPTL baru
Fabby juga menyoroti masih besarnya proporsi batu bara, gas, dan nuklir yang masuk dalam rencana pembangunan di RUPTL.
IESR mengkritik masih adanya 2,8 GW PLTU yang beroperasi setelah 2030 yang tidak sejalan dengan target net zero emission (NZE) di 2060 atau lebih awal.
“Kalau konsisten dengan Perpres 112/2022, seluruh PLTU seharusnya berakhir di 2050,” ucap dia.
Baca juga: RI-Denmark membahas pemanfaatan angin lepas pantai untuk EBT
Perpres 112 Tahun 2022 mengatur tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.
Kehadiran PLTN dalam RUPTL 2025–2034 juga menuai sorotan Fabby. Menurut dia, masuknya PLTN juga perlu dikaji dengan cermat karena belum adanya keputusan resmi dari presiden, minimnya kerangka regulasi yang mengatur keamanan operasi, adanya risiko keamanan yang tinggi, ketidakjelasan teknologi yang akan dipakai, serta penerimaan masyarakat yang rendah.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
