Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora pada Jumat (21/2) yang menyedot perhatian pembaca serta menarik untuk disimak Sabtu pagi ini mulai tidak adanya kenaikan UKT bagi mahasiswa hingga Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) rampung.
Berita tentang modus baru penyebaran kosmetik ilegal hingga praktik pembelajaran selama Ramadhan. Berita-berita tersebut dapat disimak dalam ringkasan berikut.
1. Mendiktisaintek Brian tegaskan tak ada kenaikan UKT bagi mahasiswa
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI Brian Yuliarto menegaskan tidak ada kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.
Hal tersebut ditegaskannya dalam rapat koordinasi (rakor) pertama Mendiktisaintek Brian dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia yang dilakukan secara hibrida (daring dan luring) pada Kamis (20/2).
2. Kepala BPOM ungkap dua modus baru penyebaran kosmetik ilegal
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap dua modus baru penyebaran kosmetik berbahaya dan ilegal tanpa izin edar yang selama ini dipasarkan pelaku melalui media sosial maupun daring.
"Ada produk yang tertulis nomor izin edar, tetapi bukan yang dikeluarkan BPOM, bukan pabrik tersebut yang membuat, tetapi pabrik lain yang ditiru produk kosmetiknya, kemudian dia distribusikan secara massal," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta, Jumat.
3. Kemendikdasmen paparkan praktik pembelajaran di bulan Ramadhan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memaparkan penjelasan mengenai praktik pembelajaran saat bulan Ramadhan.
Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen Salim Somad berpesan agar seluruh ekosistem pendidikan dapat mendukung keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kondisi peserta didik yang menjalankan ibadah puasa.
4. Mensos pastikan efisiensi anggaran tak kurangi hak rakyat dapat bansos
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi jatah hak rakyat, termasuk alokasi bantuan sosial (bansos) serta honor para pendamping sosial.
"Pendamping tidak perlu khawatir soal efisiensi anggaran. Jatah untuk rakyat tidak akan dikurangi, malah bansos memungkinkan akan ditambah. Hak masyarakat tetap jadi prioritas pemerintah," ujar Mensos Saifullah Yusuf dalam dialog bersama pilar-pilar sosial wilayah eks-Keresidenan Madiun di Pendopo Ronggo Djoemono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat.
5. DTSEN selesai, BPS siap padankan data dari Dukcapil hingga PLN
Badan Pusat Statistik (BPS) mengapresiasi selesainya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan menyatakan akan memadankan data-data dari Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) hingga Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Saya berterima kasih kepada kementerian terkait lainnya karena telah menyerahkan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data tersebut juga dipadankan dengan data PLN dan Dukcapil, sehingga kami saling melengkapi yang akhirnya selesai," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
