Jakarta (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyatakan program pembangunan 3 juta rumah merupakan upaya mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.
Hashim menilai program perumahan nasional tidak hanya menjawab kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi langkah konkret pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial yang masih dirasakan sebagian masyarakat.
"Sekarang program yang kita saksikan hari ini, kita wujudkan hari ini, kita menuju sila kelima supaya rakyat kita betul-betul merasakan manfaat nyata dari pada kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara," kata Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian Dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin.
Menurut Hashim, selama ini terdapat anggapan bahwa program perumahan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga: Kemkomdigi tata aset, beri akses lahan untuk 170 ribu rumah rakyat
Padahal, kata dia, kebutuhan hunian layak justru lebih besar dirasakan oleh masyarakat di bawah kelas menengah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap perumahan terjangkau.
Ia menjelaskan pembentukan Satgas Perumahan dua tahun lalu bertujuan mempercepat upaya pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan nasional.
"Maka Satgas Perumahan dibentuk dua tahun lalu agar supaya mempercepat proses ini, untuk memenuhi sila kelima kita. Agar supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong saja," ujar Hashim.
Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
